Wapres Gibran Rakabuming Mundur? Begini Penjelasan Yusril Ihza Mahendra

Apabila putusan sudah diunggah, Menko mengatakan dari segi hukum maka administrasi negaranya telah selesai.

Selanjutnya, ia mengungkapkan proses hukum tata negara yang akan berjalan, namun pemerintah tidak bisa terlalu banyak ikut campur karena sepenuhnya merupakan area dan kewenangan DPR RI.

Usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik pada masa reses terkait Hak Menyampaikan Pendapat (HMP).

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan.

Setelah masa sidang DPR RI dibuka, menurut dia, pimpinan DPR akan terus mendengar masukan-masukan terkait hal itu, termasuk opsi-opsi mekanisme dan tata cara yang bisa ditempuh.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat dalam merespons persoalan ijazah Wapres sedang dipertimbangkan dan difinalisasi.

Dia mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan HMP dianggap ideal.