Anak dan Cucu Pahlawan Nasional Bisa Dapat Tunjangan Rp50 Juta, Ini Syarat dan Caranya!

SuaraSulsel.id - Negara memberikan penghargaan kepada keluarga Pahlawan Nasional melalui pemberian tunjangan berkelanjutan sebesar Rp50 juta per tahun.

Hak tersebut tidak hanya diberikan kepada istri atau suami yang sah, tetapi juga dapat diteruskan kepada anak kandung maupun anak angkat yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional.

Dalam peraturan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 17 September 2018 tersebut, pemerintah menegaskan bahwa tunjangan berkelanjutan merupakan bentuk penghargaan negara sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan para pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga Pahlawan Nasional.

Empat Bentuk Hak Keluarga Pahlawan Nasional

Berdasarkan Pasal 9 Perpres 78 Tahun 2018, keluarga Pahlawan Nasional berhak memperoleh tunjangan dalam empat bentuk, yakni:

1. Tunjangan kesehatan, untuk membantu biaya akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, biaya perawatan, serta tambahan pembelian obat.

2. Tunjangan hidup, meliputi kebutuhan sandang, pangan, tambahan asupan makanan bergizi, serta rekreasi atau hiburan.

3. Tunjangan perumahan, untuk membantu pemeliharaan atau sewa rumah, pembayaran tarif listrik, serta biaya air bersih.

Baca Juga: 20 Tahun Menunggu, Sulawesi Selatan Akhirnya Punya Pahlawan Nasional Baru: Jenderal M Jusuf

4. Tunjangan pendidikan, berupa beasiswa untuk membantu pembiayaan pendidikan.

Pemberian tunjangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan sekaligus setiap satu tahun sekali.

Siapa yang Berhak Menerima?

Pasal 7 Perpres 78 Tahun 2018 mengatur bahwa penerima tunjangan berkelanjutan bagi Keluarga Pahlawan Nasional adalah janda atau duda dari Pahlawan Nasional.

Apabila janda atau duda tersebut meninggal dunia, hak menerima tunjangan dapat dialihkan kepada anak kandung atau anak angkat yang sah.

Ketentuan serupa berlaku apabila janda atau duda Pahlawan Nasional berada dalam pengampuan.

Dalam kondisi tersebut, tunjangan dapat dialihkan kepada anak kandung atau anak angkat yang sah.

Perpres ini juga mengatur apabila seorang Pahlawan Nasional memiliki lebih dari satu anak.

Keluarga harus melampirkan surat persetujuan untuk menunjuk satu orang anak sebagai ahli waris atau anak angkat yang menerima tunjangan berkelanjutan.

Sementara itu, apabila Pahlawan Nasional memiliki lebih dari satu istri, tunjangan diberikan secara merata.

Persyaratan untuk Mendapatkan Tunjangan

Keluarga Pahlawan Nasional yang akan menerima tunjangan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Dokumen yang perlu disiapkan meliputi:

- Surat pernyataan penunjukan penerima tunjangan berkelanjutan.

- Fotokopi nomor rekening bank dan identitas diri penerima.

- Fotokopi Keputusan Presiden tentang penetapan sebagai Pahlawan Nasional.

- Fotokopi surat atau akta nikah janda atau duda Pahlawan Nasional yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama atau catatan sipil, atau surat keterangan dari kelurahan/desa.

- Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir anak.

- Fotokopi penetapan pengadilan bagi anak angkat.

- Rekomendasi dari dinas atau instansi sosial setempat.

Persyaratan tersebut menjadi dasar administrasi untuk memastikan penerima tunjangan merupakan pihak yang berhak sesuai ketentuan.

Bagaimana Proses Penyalurannya?

Mekanisme pemberian tunjangan bagi keluarga Pahlawan Nasional dilakukan melalui tiga tahapan.

Pertama, Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data keluarga Pahlawan Nasional.

Kedua, pemerintah menetapkan daftar nama penerima tunjangan yang kemudian disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Ketiga, tunjangan disalurkan melalui transfer ke rekening bank penerima.

Pelaksanaan pemberian tunjangan ini menjadi tanggung jawab unit kerja yang membidangi urusan keperintisan dan kepahlawanan di lingkungan Kementerian Sosial.

Tunjangan Dapat Dihentikan

Perpres 78 Tahun 2018 juga mengatur kondisi yang menyebabkan pemberian tunjangan berkelanjutan berakhir.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2), tunjangan bagi Keluarga Pahlawan Nasional dihentikan apabila janda atau duda yang sah, anak kandung, maupun anak angkat yang sah sebagai penerima tunjangan meninggal dunia.

Dengan demikian, hak atas tunjangan tersebut tidak otomatis menjadi warisan yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.

Melalui Perpres ini, pemerintah memberikan landasan hukum bagi penghargaan negara kepada keluarga Pahlawan Nasional.

Pengaturan tersebut sekaligus memastikan bahwa jasa dan pengorbanan para pahlawan tidak hanya dikenang, tetapi juga mendapat perhatian melalui dukungan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan.