Muhammad Yunus
Senin, 09 November 2026 | 19:11 WIB
Sejumlah foto tokoh calon pahlawan nasional, termasuk Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah, terlihat dipajang di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). [SUara.com/Novian]
Baca 10 detik
  • Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres Nomor 78 Tahun 2018 untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Pahlawan Nasional pada 17 September 2018.
  • Pemerintah memberikan tunjangan berkelanjutan senilai Rp50 juta per tahun dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui transfer bank.
  • Dana tunjangan tersebut disalurkan kepada istri atau suami yang sah, anak kandung, maupun anak angkat yang memenuhi persyaratan administratif.

Dalam kondisi tersebut, tunjangan dapat dialihkan kepada anak kandung atau anak angkat yang sah.

Perpres ini juga mengatur apabila seorang Pahlawan Nasional memiliki lebih dari satu anak.

Keluarga harus melampirkan surat persetujuan untuk menunjuk satu orang anak sebagai ahli waris atau anak angkat yang menerima tunjangan berkelanjutan.

Sementara itu, apabila Pahlawan Nasional memiliki lebih dari satu istri, tunjangan diberikan secara merata.

Persyaratan untuk Mendapatkan Tunjangan

Keluarga Pahlawan Nasional yang akan menerima tunjangan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Dokumen yang perlu disiapkan meliputi:

- Surat pernyataan penunjukan penerima tunjangan berkelanjutan.

- Fotokopi nomor rekening bank dan identitas diri penerima.

Baca Juga: 20 Tahun Menunggu, Sulawesi Selatan Akhirnya Punya Pahlawan Nasional Baru: Jenderal M Jusuf

- Fotokopi Keputusan Presiden tentang penetapan sebagai Pahlawan Nasional.

- Fotokopi surat atau akta nikah janda atau duda Pahlawan Nasional yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama atau catatan sipil, atau surat keterangan dari kelurahan/desa.

- Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir anak.

- Fotokopi penetapan pengadilan bagi anak angkat.

- Rekomendasi dari dinas atau instansi sosial setempat.

Persyaratan tersebut menjadi dasar administrasi untuk memastikan penerima tunjangan merupakan pihak yang berhak sesuai ketentuan.

Load More