Kapal Perempuan: Banyak APH Belum Terapkan UU TPKS dalam Kasus Kekerasan Seksual

Dalam praktiknya, penanganan kasus kerap bergantung pada penafsiran aparat dan unit yang menangani perkara tersebut.

"Seringkali kasus pada akhirnya jadi tafsir aparat dan unitnya untuk menangani perkara," ujarnya.

Menurut Kapal Perempuan, kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan kapasitas aparat serta mekanisme penanganan yang lebih jelas agar korban kekerasan berbasis gender online mendapatkan perlindungan dan akses keadilan yang memadai.

Korban Masih Ragu Melanjutkan Laporan

Tantangan lainnya datang dari kondisi psikologis korban yang belum tentu siap melanjutkan proses hukum.

Ulfa mengatakan sebagian korban masih mengalami keraguan untuk meneruskan laporan atas kekerasan yang dialaminya.

"Kadang-kadang korban masih ragu untuk meneruskan kasus atau tidak," katanya.

Keraguan tersebut menjadi persoalan penting dalam penanganan kekerasan seksual.

Karena itu, pendampingan terhadap korban tidak hanya dibutuhkan saat pelaporan, tetapi juga selama proses hukum berlangsung.

Baca Juga: 2 Kasus Kekerasan Seksual Difabel di Sulsel, Polisi Didesak Bertindak

Kapal Perempuan menilai penerapan UU TPKS perlu diperkuat melalui peningkatan pemahaman aparat, dukungan infrastruktur penanganan kasus digital, serta layanan yang memudahkan korban mengakses proses hukum tanpa terbebani jarak dan keterbatasan fasilitas.