Lulusan Terbaik Undip Antre Jadi Buruh: Saat Ijazah Sarjana Tak Lagi Menjamin Pekerjaan

SuaraSulsel.id - Muhammad Riyal belum menyerah.

Di usianya yang baru 24 tahun, ia sudah membawa satu modal yang dulu diyakininya cukup untuk membuka pintu pekerjaan. Ijazah perguruan tinggi.

Riyal merupakan lulusan Teknik Informatika Universitas Diponegoro, salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Ia lulus pada 2024 dan termasuk salah satu lulusan terbaik.

Namun, dua tahun setelah mengenakan toga, pekerjaan tetap belum juga datang.

Kamis, 20 Agustus 2026, Riyal kembali mencoba peruntungannya di sebuah bursa kerja yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Di antara deretan perusahaan yang membuka lowongan, ia mengincar posisi operator produksi di PT Nippon Indosari Corpindo dan PT Malindo Feedmill.

Pekerjaan yang ditawarkan sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Tetapi bagi Riyal, mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu jauh lebih penting.

"Saya sudah berulang kali mengirim lamaran, tapi belum ada yang menerima. Jadi saya ikut pelatihan-pelatihan," katanya.

Kisah Riyal terasa kontras dengan satu angka yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga: Ironi Lulusan SMK di Sulsel: Disebut 'Siap Kerja', Tapi Dominasi Angka Pengangguran

Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di Indonesia kembali turun menjadi 8,07 persen.

Jumlahnya 22,93 juta orang, berkurang sekitar 430 ribu orang dibanding September 2025. Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin berkurang 920 ribu orang.

Di Sulawesi Selatan, arahnya juga sama.

BPS mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 7,24 persen pada Maret 2026.

Jumlah penduduk miskin mencapai 669,63 ribu orang, berkurang 15,51 ribu orang dibanding September 2025.

Angka itu tentu kabar baik.

Tetapi angka kemiskinan, seperti halnya angka statistik lainnya, tidak selalu mampu menceritakan seluruh kehidupan orang yang berada di belakangnya.

Sebab, seseorang yang tidak lagi masuk kategori miskin belum tentu hidup dalam kondisi ekonomi yang aman.

Dan seseorang yang bekerja belum tentu memiliki pendapatan yang cukup untuk membuat hidupnya stabil.

Pekerjaan Ada, Kepastian Belum Tentu

Di Makassar, Riyal bukan satu-satunya anak muda yang sedang menunggu kesempatan.

Nur Fadhilah, 23 tahun juga datang ke bursa kerja yang sama.

Lulusan Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar tahun 2025 itu membawa pengalaman yang hampir serupa.

Berulang kali ia mengirim lamaran, tetapi belum mendapatkan pekerjaan tetap.

"Sebenarnya sudah banyak kirim lamaran kerja, tapi belum rezeki," ucapnya.

Ia berharap kegiatan seperti bursa kerja diperbanyak. Bagi lulusan baru seperti dirinya, kesempatan bertemu langsung dengan perusahaan menjadi salah satu jalan untuk keluar dari antrean panjang pencari kerja.

Namun, tidak semua orang memiliki kemewahan untuk menunggu.

Andri Saputra, 19 tahun misalnya.

Lulusan SMK jurusan Teknik Pembangunan itu memilih menjadi pengemudi ojek daring.

Bukan karena pekerjaan tersebut merupakan cita-citanya.

Ia hanya merasa tidak punya banyak pilihan.

"Mau bagaimana lagi, tidak ada pilihan. Tidak kerja berarti pengangguran. Di kondisi sekarang kalau tidak bergerak mana bisa makan," ujarnya.

Cerita Andri memperlihatkan satu lapisan lain dari persoalan ketenagakerjaan. Orang bisa saja bekerja, tetapi tetap berada dalam kondisi rentan.

BPS mencatat jumlah penduduk bekerja di Sulsel pada Mei 2026 mencapai 4,72 juta orang. Namun jumlah itu justru turun 23,80 ribu orang dibanding Februari 2026.

Angkatan kerja juga turun sekitar 40,07 ribu orang menjadi 4,96 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun menjadi 4,66 persen. Tetapi struktur pekerjaan menunjukkan bahwa pekerjaan formal belum menjadi pilihan mayoritas.

Pada Mei 2026, pekerja formal mencapai sekitar 1,76 juta orang atau 37,36 persen dari seluruh penduduk bekerja.

Artinya, sebagian besar lainnya masih berada di pekerjaan informal seperti petani, buruh bangunan dan pengendara kendaraan online.

Di kelompok inilah persoalan keamanan ekonomi menjadi lebih rumit.

Pendapatan dapat berubah dari hari ke hari. Jam kerja tidak selalu pasti. Perlindungan sosial dan jaminan pekerjaan juga tidak selalu tersedia seperti pada pekerjaan formal.

Keluar dari Kemiskinan Bukan Berarti Aman

Di sinilah angka kemiskinan perlu dibaca lebih hati-hati.

BPS menetapkan kemiskinan berdasarkan pengeluaran per kapita yang berada di bawah garis kemiskinan.

Di Indonesia, garis kemiskinan pada Maret 2026 tercatat Rp669.235 per kapita per bulan.

Mereka yang pengeluarannya berada sedikit di atas garis tersebut secara statistik tidak lagi dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tetapi kehidupan tidak berhenti di batas angka itu.

Harga bahan makanan naik. Anak membutuhkan biaya sekolah. Anggota keluarga jatuh sakit. Kendaraan rusak. Hasil panen gagal.

Pendapatan yang sebelumnya pas-pasan bisa seketika tidak mampu mengejar kebutuhan.

Karena itu, pertanyaan tentang kemiskinan tidak cukup berhenti pada berapa banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi berapa banyak orang yang kuat menghadapi guncangan ekonomi sekarang ini?

Persoalan tersebut juga terlihat dari ketimpangan.

Di Sulsel, gini ratio pada Maret 2026 tercatat 0,355. Angka ini memang lebih rendah dibanding Maret 2025 yang mencapai 0,363, tetapi meningkat dibanding September 2025 yang berada di 0,350.

Ketimpangan di wilayah perdesaan bahkan meningkat dari 0,315 menjadi 0,332 dalam periode September 2025-Maret 2026.

Artinya, penurunan kemiskinan berjalan bersamaan dengan dinamika ketimpangan yang tidak sederhana.

Ketika Data Bertemu dengan Cerita Manusia

Perdebatan tentang kemiskinan kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut seorang warga Bogor bernama Susanah dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Susanah sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram.

Pernyataan itu kemudian ramai diperdebatkan setelah keluarga Susanah memberikan klarifikasi mengenai pekerjaan dan besaran upahnya.

Keluarga menyebut Susanah sebenarnya bekerja menjahit kain lap majun dengan upah Rp700 per kilogram dan juga bekerja di dapur program Makan Bergizi Gratis.

Perdebatan itu bukan semata soal salah menyebut profesi atau nominal upah.

Lebih jauh, kasus tersebut memperlihatkan betapa rumitnya menggambarkan kehidupan ekonomi seseorang hanya melalui satu informasi.

Angka kemiskinan Indonesia yang kembali turun merupakan perkembangan positif. Begitu pula dengan penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Namun, pekerjaan rumahnya tidak berhenti ketika angka itu turun.

Keberhasilan mengurangi kemiskinan mungkin bukan hanya ketika jumlah orang miskin semakin sedikit.

Tetapi ketika semakin banyak orang memiliki pekerjaan yang layak, pendapatan yang cukup, perlindungan ketika menghadapi krisis, dan kesempatan untuk memastikan anak-anak mereka tidak mengulang kehidupan yang sama.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing