Muhammad Yunus
Sabtu, 21 November 2026 | 11:48 WIB
Pengumuman UMP Sulsel 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu, 21 November 2026 [SuaraSulsel.id/Lorensia Clara]
Baca 10 detik
  • Gubernur Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4,2 juta atau naik 7,98 persen pada Sabtu, 21 November 2026.
  • KSPSI Sulawesi Selatan kecewa karena kenaikan upah tersebut berada di bawah usulan nilai alfa 1 yang mereka harapkan.
  • Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulawesi Selatan menyatakan akan patuh dan mengikuti ketentuan penetapan upah minimum yang telah diputuskan pemerintah.

SuaraSulsel.id - Pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2027 belum sepenuhnya membawa kabar gembira bagi kalangan pekerja.

Meski upah naik menjadi Rp4,2 juta, serikat buruh mengaku kecewa karena angka yang ditetapkan pemerintah jauh dari harapan mereka.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas mengatakan pihaknya sejak awal memperjuangkan kenaikan UMP dengan menggunakan nilai alfa 1.

Jika usulan tersebut diterima, kenaikan upah seharusnya mencapai 9,79 persen.

Namun, hasil akhir justru menetapkan kenaikan sebesar 7,98 persen. Angka tersebut diputuskan setelah pembahasan antara perwakilan pekerja dan pengusaha di Dewan Pengupahan tidak mencapai kesepakatan.

"Fakta pahit yang tentu kita terima adalah tidak sesuai harapan perjuangan. Di mana UMP ini hanya naik kurang lebih 7 persen. Tentu sangat mengecewakan," kata Basri usai pengumuman UMP Sulsel 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu, 21 November 2026.

Basri menjelaskan serikat pekerja sebenarnya membawa tiga rekomendasi dalam pembahasan pengupahan.

Selain memperjuangkan kenaikan UMP dengan nilai alfa 1, mereka juga mendorong penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) serta penerapan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Dua usulan terakhir, menurutnya, telah diterima Gubernur. Namun, perjuangan menaikkan UMP sesuai usulan buruh belum terpenuhi.

Baca Juga: Ayah Pejabat BUMN Diduga Rudapaksa Dua Anaknya, Tim Korban Surati Prabowo

"Serikat terpukul dengan kebijakan gubernur. Karena kita anggap kita punya harapan agar gubernur berpihak kepada buruh dan pekerja. Tapi faktanya hari ini, di mana undang-undang memberikan hak buruh untuk satu alfa, ternyata gubernur mempreteli di bawahnya dan tidak sesuai harapan," ujarnya.

Meski kecewa, KSPSI Sulsel belum menentukan langkah lanjutan untuk merespons keputusan tersebut. Basri mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mendengar sikap anggota sebelum menentukan apakah akan menempuh jalur hukum atau menggelar aksi.

Keputusan tersebut harus dibahas melalui pleno organisasi karena perjuangan pengupahan merupakan amanat anggota.

"Kami akan mengevaluasi dan kembalikan kepada anggota untuk mendengar pendapat anggota. Apa tanggapannya? Di situlah kami akan sikapi, apakah menyikapi secara hukum atau menyikapi aksi. Itu tergantung kepada pleno anggota dan dua hari ini akan kami umumkan," tegasnya.

Sementara, kalangan pengusaha menyatakan menerima dan menghormati keputusan pemerintah.

Sekretaris DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel, Andi Darwis menegaskan dunia usaha akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan gubernur.

Load More