Krisis Air Bersih Meluas di Makassar, Ini Kecamatan Terdampak dan Cara Lapor

SuaraSulsel.id - Kekeringan mulai menjadi persoalan serius bagi sejumlah warga di Kota Makassar. Memasuki musim kemarau yang diperparah fenomena El Nino, ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan semakin terbatas.

Pemerintah Kota Makassar pun kembali mengintensifkan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.

Pada Sabtu (22/8/2026), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mendistribusikan air bersih ke 23 titik yang tersebar di lima kecamatan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan distribusi tersebut merupakan respons cepat pemerintah terhadap warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

"Penyaluran air bersih ini bentuk kepedulian Pemerintah Kota, sesuai arahan Bapak Wali Kota, kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Hari ini ada 23 titik yang kita distribusikan langsung," ujar Fadli.

Kekeringan Picu Krisis Air Bersih

Fadli mengatakan kekeringan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan musim kemarau, tetapi juga dipengaruhi fenomena El Nino yang berdampak terhadap ketersediaan sumber air.

Kondisi tersebut menyebabkan defisit neraca air, menyusutnya cadangan air tanah, serta meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah kawasan permukiman.

Situasi ini membuat kebutuhan air bersih menjadi semakin mendesak, terutama bagi masyarakat yang sumber airnya mulai mengering atau tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Gorontalo Diprediksi Dilanda Kekeringan Panjang hingga Februari 2027, Kabupaten Ini Paling Rawan

"Untuk kebutuhan mendasar kehidupan manusia itu adalah air bersih. Jadi hari ini kita buka kembali penyaluran air bersih untuk masyarakat," katanya.

Lima kecamatan yang menjadi sasaran distribusi pada Sabtu tersebut yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang.

Air bersih diangkut menggunakan mobil tangki dan didistribusikan langsung ke lokasi yang sebelumnya telah melalui proses asesmen serta dilaporkan mengalami kekurangan pasokan air.

"Kita antarkan langsung melalui mobil tangki air. Hari ini kita pastikan kebutuhan mereka terpenuhi," jelas Fadli.

Enam Kecamatan Terdampak, Tallo Jadi Perhatian

Berdasarkan hasil asesmen BPBD Makassar, terdapat enam kecamatan yang terdampak kekeringan secara langsung dan sistemik.

Keenam wilayah tersebut adalah Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.

"Keenam wilayah dampak kekeringan sesuai hasil kajian, yakni Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala," ungkap Fadli.

Dari enam wilayah tersebut, Kecamatan Tallo menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus, terutama Kelurahan Buloa.

Meski demikian, penanganan tidak hanya terbatas pada wilayah yang masuk kategori prioritas.

BPBD tetap membuka akses bantuan bagi warga di kecamatan lain yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

"Penyaluran air bersih, ini kami akan distribusi untuk semua kecamatan di seluruh Kota Makassar, kecuali Kecamatan Sangkarrang," katanya.

"Tetapi berdasarkan analisis asesmen BPBD, ada enam kecamatan yang terdampak langsung secara sistemik," sambungnya.

Warga Bisa Lapor, Pemerintah Siapkan Solusi Jangka Menengah

BPBD mengimbau warga yang mengalami kekurangan air bersih segera melapor agar pemerintah dapat melakukan asesmen dan menentukan kebutuhan di lokasi terdampak.

Laporan dapat disampaikan melalui aplikasi Lontara Plus, layanan darurat 112, atau hotline BPBD di nomor 08155112112.

"Setiap hari kita membuka call center untuk masyarakat yang kekurangan air. Bisa melalui aplikasi Lontara Plus, call center darurat 112, atau hotline BPBD 08155112112. Hotline ini dibuka 24 jam," terang Fadli.

Namun, penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan distribusi air melalui mobil tangki.

Untuk jangka pendek, pemerintah melakukan intervensi dengan memasok air bersih ke kawasan yang mengalami krisis.

Sementara untuk jangka menengah, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan sumber air alternatif agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan tangki air.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga telah mengerjakan sejumlah titik sumur dalam di beberapa kecamatan.

"Untuk jangka pendek kita langsung melakukan penyaluran ke masyarakat. Untuk jangka menengah, Dinas PU telah melakukan pengerjaan titik-titik sumur dalam di beberapa kecamatan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih mandiri," sebut Fadli.

Selain pembangunan sumber air, Pemkot Makassar juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui program Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana).

Program tersebut diarahkan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk kekeringan.

Penanganan kekeringan juga melibatkan berbagai unsur pemerintah dan stakeholder. BPBD tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta perangkat kecamatan.

"Ini bukan hanya BPBD yang bergerak. Ini Pemerintah Kota Makassar. Ada aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar," tegas Fadli.

Pemerintah Kota Makassar memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.

Fadli juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan kondisi kekurangan air yang dialami.

Menurutnya, laporan warga menjadi penting agar pemerintah dapat segera melakukan asesmen, menentukan kebutuhan, dan mengirimkan bantuan ke lokasi yang membutuhkan.

"Di tengah kesusahan masyarakat, di tengah krisis air bersih, Pemerintah Kota Makassar hadir membuktikan bahwa masyarakat dalam kesusahan tidak sendiri," pungkas Fadli.