Muhammad Yunus
Jum'at, 07 Agustus 2026 | 18:56 WIB
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Harry Alexander berbincang dengan Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Imam Teguh Saptono, Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Hayunaji dan Kepala Divisi Penghimpunan BPKH Muhammad Tabrani Nuril A. di sela diskusi bersama jurnalis di Makassar, Jumat (7/8/2026) [SuaraSulsel.id/Muhammad Yunus]
Baca 10 detik
  • Badan Pengelola Keuangan Haji menyatakan hampir empat persen penduduk muslim Sulawesi Selatan terdaftar sebagai calon jemaah haji pada Jumat, 7 Agustus 2026.
  • BPKH dan Bank Muamalat menyediakan aplikasi digital untuk memudahkan pendaftaran haji bagi masyarakat di daerah kepulauan terpencil secara daring.
  • BPKH mengimbau calon jemaah melakukan perencanaan keuangan secara bertahap agar tidak menjual aset produktif saat pelunasan biaya haji.

Perencanaan Keuangan Calon Haji

Di balik tingginya minat berhaji, BPKH mengingatkan pentingnya perencanaan keuangan sejak dini agar masyarakat tidak mengalami kesulitan saat memasuki tahap pelunasan biaya haji.

Calon jemaah diimbau mulai menyiapkan dana secara bertahap melalui tabungan haji, investasi emas, maupun instrumen keuangan syariah lainnya.

Langkah tersebut dinilai penting agar ketika tiba waktu pelunasan, masyarakat tidak perlu menjual rumah, sawah, atau aset produktif lainnya untuk memenuhi biaya keberangkatan.

Selain memperkuat layanan pendaftaran, edukasi mengenai pengelolaan keuangan juga diharapkan mampu meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menunaikan ibadah haji secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Dengan tingginya minat masyarakat Sulawesi Selatan serta dukungan layanan digital yang semakin luas, daerah ini diproyeksikan tetap menjadi salah satu penyumbang calon jemaah haji terbesar di Indonesia Timur.

Sinergi Lembaga

Direktur Utama Bank Muamalat, Imam Teguh Saptono, mengatakan bahwa sinergi menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh insan Bank Muamalat bersama BPKH dalam menghadapi tantangan bisnis. Sekaligus menangkap peluang besar pada ekosistem haji dan umrah.

"Sinergi BPKH dan Bank Muamalat merupakan upaya bersama untuk menghadirkan layanan, produk, dan nilai tambah yang semakin baik bagi masyarakat. Haji dan umrah merupakan ekosistem besar yang memiliki multiplier effect bagi berbagai sektor ekonomi dan sosial. Melalui kolaborasi ini kami ingin memperkuat layanan sekaligus memberikan kebermanfaatan yang berkelanjutan," ujar Imam.

Baca Juga: Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar, KPK Mulai Bidik Pengisian Kuota PT Makassar Toraja

Imam menambahkan, Bank Muamalat terus menjalankan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan melalui penguatan segmen ritel, digitalisasi layanan, dan pengembangan produk berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk layanan haji dan umrah.

Berbagai inovasi seperti fitur Bank Haji pada aplikasi Muamalat DIN, kemudahan pendaftaran dan pelunasan haji, hingga pemanfaatan Kartu Haji Indonesia merupakan bagian dari komitmen tersebut.

Dalam upaya memperkuat ekosistem haji nasional, BPKH dan Bank Muamalat terus mengembangkan sejumlah inisiatif bersama, mulai dari pengembangan layanan digital, perluasan edukasi kepada masyarakat, optimalisasi proses layanan haji, penguatan layanan kustodian, hingga inovasi yang mendukung tata kelola dan kemudahan akses bagi calon jemaah.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengalaman layanan haji yang semakin mudah, aman, dan terintegrasi bagi masyarakat.

Di saat yang sama, kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat.

Load More