Ketika Warga Desa Harapan Tergusur Demi Proyek Strategis Nasional, Apa yang Terjadi?

Pemerintah Menyebut Lahan Memiliki Dasar Hukum

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki pandangan berbeda mengenai status lahan tersebut.

Menurut pemerintah daerah, tanah yang kini menjadi lokasi PSN IHIP memiliki riwayat hukum yang panjang.

Pemerintah menjelaskan, pada 1998 izin lokasi PT Nusdeco dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Luwu sebelum wilayah tersebut dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Timur.

Kemudian pada 2007, PT International Nickel Indonesia Tbk. (kini PT Vale Indonesia Tbk.) memperoleh Hak Pakai seluas 395,81 hektare sebagai lahan kompensasi pembangunan PLTA Karebbe.

Pada 2022, PT Vale menghibahkan lahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui mekanisme hibah daerah.

Setelah proses tersebut, Kementerian ATR/BPN menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 44/HPL/KEM-ATR/BPN/VIII/2024.

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam mengatakan pemerintah daerah menjalankan kewenangannya berdasarkan status hukum lahan tersebut.

Ia menjelaskan pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan PSN, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan haknya.

Baca Juga: Saat Rumah Petani Luwu Timur Rata dengan Tanah Demi Ambisi PSN

"Kami berkewajiban mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tetapi di sisi lain kami memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi," ujar Irwan, Jumat, 7 Agustus 2026.

Perbedaan Pandangan soal Penyelesaian

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan penyelesaian terhadap warga dilakukan melalui mekanisme Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK).

Dalam mekanisme tersebut, pemerintah membentuk tim terpadu yang melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Pemerintah menyebut telah dilakukan pendataan terhadap 116 pengelola lahan, 61.813 tanaman, dan 44 rumah kebun yang kemudian dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Dari jumlah tersebut, pemerintah menyebut 83 orang telah menerima santunan, sementara 30 orang lainnya belum mengambil karena belum menyepakati nilai hasil penilaian independen.