- Pemerintah menyusun Peraturan Presiden untuk menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat distribusi seluruh bantuan sosial.
- Sebanyak 35 ribu koperasi desa dibentuk guna mengatasi kendala distribusi dan memperkuat perekonomian masyarakat tingkat desa.
- Pemerintah juga menggagas program Kampung Nelayan Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dari jeratan tengkulak.
Zulhas menyebut koperasi akan memberikan akses yang lebih mudah terhadap permodalan, pembiayaan perbankan, hingga pemasaran hasil produksi masyarakat desa.
Ia menilai selama puluhan tahun pemerintah terlalu bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, sementara potensi produksi dalam negeri belum dikelola secara maksimal.
"Selama ini kalau kita tidak bisa memenuhi produksi, ya impor saja. Beras kita pernah impor 4,5 juta ton, gula enam juta ton, garam tiga juta ton, kedelai tiga juta ton," ujarnya.
Kondisi Nelayan Disorot
Kondisi tersebut, kata dia, juga dialami para nelayan Indonesia yang hingga kini masih hidup dalam kemiskinan. Meski negara memiliki wilayah laut yang sangat luas.
Menurut Zulhas, sebagian besar nelayan masih terjebak dalam rantai tengkulak. Karena tidak memiliki akses modal maupun fasilitas penyimpanan hasil tangkapan.
Akibatnya mereka terpaksa menjual ikan dengan harga murah agar tidak membusuk, lalu kembali berutang kepada tengkulak untuk membiayai aktivitas melaut.
"Nelayan kita itu rajin, dia melaut dapat ikan banyak. Begitu sampai di darat, bapak lihat nilai tukar nelayan Rp103,-. Miskin. Bukan miskin lagi, sangat miskin. Nilai tukarnya miskin. Kalau tidak dikasih sembako, gak makan dia. Kalau tidak dibantu uang, gak sekolah dia anaknya saking miskinnya. Apa dia nggak rajin? Dia rajin, tapi tidak mendapat keberpihakan yang jelas," katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut membuat mayoritas nelayan masih berada pada kelompok masyarakat miskin atau desil satu dan desil dua.
Baca Juga: BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan, Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP
Di sisi lain, nelayan dari Thailand, Vietnam, hingga Tiongkok justru mampu menguasai perairan Indonesia.
Mengacu pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi pencurian ikan di perairan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp200 triliun setiap tahun.
Karena itu, pemerintah juga menggagas program Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari pabrik es, cold storage, bantuan kapal hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Kata Zulhas, seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi masyarakat kecil agar tidak lagi bergantung pada tengkulak maupun rantai distribusi yang panjang.
"Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Karena itu Kopdes Merah Putih kita siapkan menjadi infrastruktur pemerintah sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat desa," tegasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Dosen Dipecat Karena Tegur Mahasiswa Berpakaian Ketat? Pimpinan Muhammadiyah Investigasi
-
Disemprot Zulkifli Hasan Soal Sampah, Wali Kota Makassar Ungkap Kendala PSEL Makassar
-
Bukan Lewat Kantor Pos atau Bank, Ini Cara Baru Pemerintah Salurkan Bansos dan Subsidi
-
Zulhas Ultimatum Appi Soal PSEL: Dua Pekan Harus Beres, Kalau Tidak Diambil Alih Gubernur
-
Pembangunan RS Regional di Gowa Dekatkan Layanan Kesehatan di Wilayah Pegunungan