- Pemerintah menyusun Peraturan Presiden untuk menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat distribusi seluruh bantuan sosial.
- Sebanyak 35 ribu koperasi desa dibentuk guna mengatasi kendala distribusi dan memperkuat perekonomian masyarakat tingkat desa.
- Pemerintah juga menggagas program Kampung Nelayan Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dari jeratan tengkulak.
Zulhas menyebut koperasi akan memberikan akses yang lebih mudah terhadap permodalan, pembiayaan perbankan, hingga pemasaran hasil produksi masyarakat desa.
Ia menilai selama puluhan tahun pemerintah terlalu bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, sementara potensi produksi dalam negeri belum dikelola secara maksimal.
"Selama ini kalau kita tidak bisa memenuhi produksi, ya impor saja. Beras kita pernah impor 4,5 juta ton, gula enam juta ton, garam tiga juta ton, kedelai tiga juta ton," ujarnya.
Kondisi Nelayan Disorot
Kondisi tersebut, kata dia, juga dialami para nelayan Indonesia yang hingga kini masih hidup dalam kemiskinan. Meski negara memiliki wilayah laut yang sangat luas.
Menurut Zulhas, sebagian besar nelayan masih terjebak dalam rantai tengkulak. Karena tidak memiliki akses modal maupun fasilitas penyimpanan hasil tangkapan.
Akibatnya mereka terpaksa menjual ikan dengan harga murah agar tidak membusuk, lalu kembali berutang kepada tengkulak untuk membiayai aktivitas melaut.
"Nelayan kita itu rajin, dia melaut dapat ikan banyak. Begitu sampai di darat, bapak lihat nilai tukar nelayan Rp103,-. Miskin. Bukan miskin lagi, sangat miskin. Nilai tukarnya miskin. Kalau tidak dikasih sembako, gak makan dia. Kalau tidak dibantu uang, gak sekolah dia anaknya saking miskinnya. Apa dia nggak rajin? Dia rajin, tapi tidak mendapat keberpihakan yang jelas," katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut membuat mayoritas nelayan masih berada pada kelompok masyarakat miskin atau desil satu dan desil dua.
Baca Juga: BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan, Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP
Di sisi lain, nelayan dari Thailand, Vietnam, hingga Tiongkok justru mampu menguasai perairan Indonesia.
Mengacu pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi pencurian ikan di perairan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp200 triliun setiap tahun.
Karena itu, pemerintah juga menggagas program Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari pabrik es, cold storage, bantuan kapal hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Kata Zulhas, seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi masyarakat kecil agar tidak lagi bergantung pada tengkulak maupun rantai distribusi yang panjang.
"Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Karena itu Kopdes Merah Putih kita siapkan menjadi infrastruktur pemerintah sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat desa," tegasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- Buruh di Jogja Geruduk Kantor Gubernur DIY, Tantang Sultan Buktikan Keistimewaan untuk Pekerja
- KPK Ungkap Riwayat Tanah Kavling Pesantren Darul Istiqamah Maros, Minta Hak Warga Dituntaskan
- Cegah Papua Jadi 'Sudan Kedua', Pemerintah Diminta Tarik Pendekatan Militeristik dan Buka Dialog
- 5 Eye Cream Kemasan Jar untuk Bikin Area Mata Tampak Cerah dan Awet Muda
Pilihan
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
Terkini
-
Borong Dua Penghargaan Kemendagri, Gubernur Sulsel Bawa Pulang Insentif Miliaran Rupiah
-
JATAM Gugat Gubernur, Kapolda, dan Bupati Parigi Moutong Terkait Tambang Emas
-
Antrean BBM Mengular di Kendari, Pertamina Tambah Pasokan Hingga 59 Persen
-
Gaji PPPK Aman! Mendagri Tito Pastikan Tak Ada Honorer Dirumahkan
-
PERADI Profesional dan Unhas Siapkan PPA, Target Lahirkan Advokat Beretika