Dukungan Ganda Musda Golkar Sulsel, Nasib Appi dan IAS Ditentukan Hakim Pengadilan?

SuaraSulsel.id - Persaingan menuju kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan kian memanas.

Di tengah saling klaim dukungan antara dua bakal calon, Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sulsel menegaskan seluruh surat dukungan yang masuk akan diverifikasi, termasuk apabila ditemukan dukungan ganda dari pemilik hak suara.

Sekretaris Steering Committee Musda Golkar Sulsel, Nasaruddin Upel mengatakan proses verifikasi merupakan bagian dari tahapan resmi penjaringan calon ketua.

Karena itu, setiap dokumen yang diserahkan akan diteliti untuk memastikan keabsahannya sesuai mekanisme partai.

"Itu akan diverifikasi keabsahannya yang mana yang sah. Surat dukungan itu harus ditandatangani basah dan berstempel, serta ditandatangani ketua dan sekretaris," kata Nasaruddin, Selasa, 14 Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya isu dukungan ganda menjelang Musda Golkar Sulsel yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026 di Hotel Claro Makassar.

Saat ini terdapat dua bakal calon yang telah mengambil formulir pendaftaran. Mereka adalah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau Appi dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

Keduanya mengambil formulir pada Senin, 13 Juli 2026 melalui tim masing-masing.

Persaingan keduanya semakin menghangat setelah masing-masing kubu mengklaim telah mengantongi dukungan lebih dari 20 DPD kabupaten/kota maupun organisasi yang memiliki hak suara.

Baca Juga: Siap Rebut Kursi Ketua Golkar Sulsel, IAS Bawa Pasukan Besar ke Kantor DPD I

Nasaruddin menegaskan SC tidak akan berspekulasi terhadap klaim tersebut.

Ia bilang seluruh berkas pencalonan, termasuk surat dukungan akan diperiksa sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

"Nanti kalau ada masalah baru kita verifikasi. Semua berkas calon tentu akan diverifikasi, perlengkapannya dan lain sebagainya," ujarnya.

Ia menambahkan apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan dokumen yang dinilai tidak sesuai dengan aturan partai, SC akan melakukan pencocokan untuk memastikan dokumen yang sah.

"Kalau ada hal yang dianggap tidak sesuai aturan mekanisme partai, tentu kita akan lakukan pencocokan mana yang benar," katanya.

Meski memastikan mekanisme verifikasi telah diatur dalam tahapan Musda, Nasaruddin enggan mengungkap secara rinci bagaimana proses tersebut akan dilakukan.

"Ada verifikasi di tahapan. Ada. Soal caranya, nanti itu urusan internal," ucapnya.

Pernyataan SC ini muncul setelah Ketua DPD II Partai Golkar Takalar, Zulkarnaen Alrif menyatakan kubu Appi menguasai 20 surat dukungan yang dinilainya sah.

Menurut Zulkarnaen, dukungan tersebut merupakan hasil rapat pleno masing-masing DPD dan telah dilengkapi materai, tanda tangan asli, serta stempel organisasi.

"Surat dukungan itu hasil pleno. Ada materai dan tanda tangan basah," ujarnya.

Ia juga mengklaim sejumlah DPD yang sebelumnya mendukung calon lain telah mengalihkan dukungan kepada IAS setelah adanya diskresi dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Zulkarnaen bahkan menegaskan akan menempuh jalur hukum apabila surat dukungan yang mereka serahkan nantinya tidak diakui oleh Steering Committee.

"Kalau tindakan SC bertentangan dengan aturan, maka kita ke pengadilan. Biar pengadilan yang memutuskan," tegasnya.

Musda XI Partai Golkar Sulsel dijadwalkan digelar pada 18 Juli 2026.

Forum tersebut akan menentukan nahkoda baru DPD I Golkar Sulsel untuk periode 2026-2031.

Diketahui, sesuai aturan Musda, setiap calon harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara yang dibuktikan dengan surat dukungan.

Dalam struktur pengambilan keputusan, terdapat total 30 suara yang memiliki hak pilih dalam Musda Golkar Sulsel.

Suara tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari DPD II, organisasi sayap, hingga unsur dewan pertimbangan dan organisasi pendiri partai.

DPD II menyumbang porsi terbesar dengan 24 suara. Sisanya berasal dari DPD I, organisasi sayap, serta unsur pendukung lainnya.

Untuk dapat maju sebagai calon ketua, seorang kader harus mengantongi dukungan minimal 30 persen dari total suara, atau sekitar delapan suara.

Persyaratan inilah yang kini menjadi sorotan setelah hampir seluruh DPD II Partai Golkar di Sulawesi Selatan menyatakan dukungannya kepada IAS.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing