- Sejumlah pedagang di Kota Makassar masih membebankan biaya tambahan QRIS kepada konsumen hingga Juli 2026.
- Bank Indonesia menegaskan biaya layanan QRIS sepenuhnya merupakan tanggung jawab merchant dan dilarang dibebankan ke pembeli.
- Masyarakat diimbau melaporkan praktik pungutan tambahan kepada Bank Indonesia dengan menyertakan bukti transaksi serta identitas lengkap.
Biaya MDR sendiri merupakan biaya jasa yang digunakan untuk mendukung operasional sistem pembayaran digital.
Dana tersebut tidak masuk ke Bank Indonesia, melainkan didistribusikan kepada penyelenggara jasa pembayaran yang mengelola ekosistem QRIS agar transaksi dapat berlangsung cepat, aman, dan real time.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor apabila menemukan pedagang yang tetap membebankan biaya tambahan kepada pembeli saat menggunakan QRIS.
"Laporan bisa disampaikan langsung ke Bank Indonesia dengan melampirkan identitas pelapor, bukti transaksi, alamat merchant, kronologi kejadian, hingga informasi penerbit QRIS yang digunakan," ujarnya.
Laporan tersebut dapat disampaikan melalui Bank Indonesia maupun melalui surat elektronik agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, penggunaan QRIS di Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren positif. Hingga 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai sekitar 1,4 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 43 persen merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Angka itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, jumlah pengguna QRIS di Sulsel tercatat sekitar satu juta orang, kemudian meningkat menjadi 1,2 juta pada 2025 sebelum mencapai 1,4 juta pada tahun ini.
Peningkatan tersebut menunjukkan transaksi pembayaran digital semakin diterima masyarakat. QRIS kini tidak hanya digunakan di pusat perbelanjaan modern, tetapi juga telah menjangkau pedagang pasar tradisional, usaha kecil hingga juru parkir.
Meski demikian, Bank Indonesia menilai edukasi kepada merchant masih perlu terus diperkuat agar pemanfaatan QRIS berjalan sesuai ketentuan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen tidak lagi terjadi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital tetap terjaga.
Baca Juga: Hanya Dapat 3 Murid Baru, Kisah Guru Pelosok Sulawesi Selatan Harus Jemput Siswa
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Dibuntuti dari Sidrap, Tiga Bandar Narkoba Ditangkap di Maros
-
Kabar Baik! 800 Guru PPPK Paruh Waktu Sulsel Akan Beralih Status
-
Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan
-
5 Hotel di Sekitar Stasiun Bandung yang Tawarkan Early Check In Supaya Turun Kereta Langsung Rebahan
-
5 Destinasi Wisata Sekitar Medan yang Wajib Masuk Daftar Liburan Anda Bersama Anak