Terungkap! Ini Alasan Pengunduran Diri Massal Kepsek SMA/SMK di Sulsel

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Pendidikan Sulsel menggandeng Inspektorat Sulsel dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Proses evaluasi dilakukan dengan mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Permendikdasmen Nomor 7 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Dalam proses pembahasan bersama tim evaluasi, ditemukan sejumlah indikasi yang masuk dalam kategori penyalahgunaan kewenangan. Namun, pemerintah tetap membuka ruang bagi kepala sekolah yang bersangkutan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Iqbal mengungkapkan bahwa para kepala sekolah diberikan dua opsi.

Pilihan pertama adalah mengundurkan diri dari jabatan kepala sekolah. Pilihan kedua adalah tetap bertahan dan mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim terkait.

Menurut dia, terdapat perbedaan konsekuensi administratif dari kedua pilihan tersebut.

"Kalau diberhentikan karena pelanggaran berat pasti ada catatan. Tapi kalau permintaan sendiri, tidak ada catatan," katanya.

Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang terkait alasan di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dalam waktu hampir bersamaan.

Fenomena tersebut juga menjadi sorotan DPRD Sulsel.

Baca Juga: Lulusan SMA Unggulan Makassar Jual Es Kopi Keliling: Kisah Wahyudi dan Mimpi yang Tertunda

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Yariana Somalinggi menilai gelombang pengunduran diri kepala sekolah dalam jumlah besar merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkungan pendidikan Sulawesi Selatan.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi ruang spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat maupun dunia pendidikan.

"Ini baru pertama kalinya terjadi di dunia pendidikan, di mana banyak kepala sekolah tiba-tiba mengundurkan diri," kata Yariana.

Legislator Golkar itu menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Sulsel perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai proses evaluasi yang sedang berjalan.

Transparansi, kata dia, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pendidikan, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada hasil pemeriksaan dan aturan yang berlaku.

"Kami berharap ada penjelasan yang terbuka sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat," ujarnya.