- BPS Sulawesi Selatan mengerahkan 8.776 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara menyeluruh di 24 kabupaten dan kota.
- Kegiatan pendataan door to door ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
- Masyarakat diimbau memeriksa identitas resmi petugas melalui QR Code dan tidak memberikan uang karena sensus bersifat gratis.
SuaraSulsel.id - Mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, ribuan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyebar ke seluruh penjuru Sulawesi Selatan.
Mereka akan mendatangi rumah warga, toko, warung, pasar hingga berbagai tempat usaha untuk melakukan pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026.
Namun, di tengah maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah, masyarakat diimbau untuk mengenali ciri-ciri petugas resmi BPS sebelum memberikan data.
Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto mengatakan sebanyak 8.776 petugas telah disiapkan untuk melaksanakan sensus ekonomi secara door to door di 24 kabupaten dan kota di Sulsel.
"Untuk Sulawesi Selatan kami mengerahkan sebanyak 8.776 petugas yang tersebar di seluruh wilayah. Mereka adalah petugas BPS yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026," kata Aryanto.
Ia menjelaskan, seluruh petugas yang turun ke lapangan akan dilengkapi atribut resmi sehingga masyarakat dapat membedakan petugas sensus dengan pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Petugas sensus akan mengenakan rompi resmi, membawa tanda pengenal, serta surat tugas yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat saat melakukan pendataan.
Bahkan untuk memberikan rasa aman kepada warga, BPS juga menyiapkan sistem verifikasi digital. Masyarakat dapat memindai QR Code yang tertera pada kartu identitas petugas untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar petugas resmi BPS.
"Kalau masih ragu, silakan cek identitasnya. Ada QR Code yang bisa dipindai untuk memastikan petugas tersebut resmi dari BPS," ujarnya.
Baca Juga: Sulsel Provinsi Pertama Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Indonesia
Aryanto juga mengingatkan masyarakat agar waspada jika ada oknum yang mengatasnamakan petugas sensus lalu meminta sejumlah uang.
"Jangan dipercaya jika ada yang meminta uang. Petugas sensus tidak memungut biaya apa pun kepada masyarakat," tegasnya.
Menurut Aryanto, Sensus Ekonomi 2026 merupakan salah satu pendataan terbesar yang dilakukan pemerintah untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Berbeda dengan survei yang hanya mengambil sebagian responden sebagai sampel, sensus dilakukan secara lengkap sehingga hasilnya diharapkan mampu menggambarkan kondisi ekonomi riil masyarakat hingga tingkat daerah.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
"Ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama untuk menyukseskan sensus ekonomi," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Waspada Penipuan! Simak Ciri-ciri Petugas BPS Resmi Sensus Ekonomi 2026
-
Fakta Sebenarnya Kenapa Semua Klub Malam di Sulsel Dinyatakan Ilegal
-
Kepala Daerah Menjerit! Beban Gaji 20 Ribu PPPK di Sulsel Menguras Kas Daerah
-
BNI Kembalikan Dana Nasabah KC Parigi, Tegaskan Komitmen Perlindungan Nasabah
-
Pemprov Sulsel dan Kodam XIV/Hasanuddin Teken Kerja Sama Penanganan Banjir Luwu Utara