Sampah 1.200 Ton Per Hari, Pengamat: PSEL Makassar Tak Bisa Ditunda

SuaraSulsel.id - Pemerintah pusat mendorong percepatan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Kota ini menjadi salah satu daerah yang mendapat dukungan proyek senilai Rp3 triliun untuk menangani persoalan sampah yang kian mendesak.

Setiap hari, Makassar memproduksi sekitar 1.000 hingga 1.200 ton sampah. Beban sampah yang terus meningkat ini membuat sistem pengelolaan konvensional mulai terseok-seok.

Proyek yang dibiayai Danantara ini digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang, walau memicu perdebatan.

Sebagian pihak mendesak pemerintah segera membangun PSEL karena kondisi sampah dianggap sudah darurat.

Namun, sebagian lainnya menolak lokasi proyek di Kecamatan Tamalanrea karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Pakar ketahanan energi dan waste to energy, Ali Ahmudi Achyak menilai proyek PSEL untuk kota dengan timbulan sampah sekitar 1.000 ton per hari sudah masuk kategori mendesak.

"Untuk gambaran 1.000 ton sampah per hari itu bukan angka kecil," kata Ali, Selasa, 19 Mei 2026.

Volume sebesar itu setara lebih dari 365 ribu ton sampah dalam setahun. Jika seluruhnya hanya ditimbun di tempat pembuangan akhir (TPA) Antang, maka umur TPA akan semakin cepat habis.

Baca Juga: Sosok Relawan Asal Makassar yang Ditangkap Pasukan Israel

Ia menyebut kondisi tersebut biasanya menjadi tanda munculnya persoalan klasik perkotaan.

Mulai dari TPA yang mulai overload, sampah menumpuk lebih cepat dibanding kemampuan angkut, hingga meningkatnya risiko pencemaran air tanah, bau, dan gas metana.

Karena itu, PSEL dinilai menjadi salah satu jalan keluar jangka panjang bagi kota besar yang mulai kehilangan ruang landfill.

Teknologi ini disebut mampu mengurangi volume sampah hingga 70-90 persen sekaligus menghasilkan energi listrik melalui proses termal maupun refuse-derived fuel (RDF).

Ali meminta Pemerintah Kota Makassar segera mengambil langkah cepat dan tegas untuk memastikan proyek PSEL bisa segera berjalan.

Proyek tersebut sebelumnya sempat terkatung-katung akibat perubahan regulasi setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.