Teror Kejahatan di Kota Makassar Kian Marak, Apa Pemicunya?

SuaraSulsel.id - Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kasus kekerasan jalanan hingga praktik premanisme kembali mencuat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Rentetan peristiwa ini bukan hanya memunculkan kekhawatiran soal keamanan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan: apakah meningkatnya kriminalitas berkaitan dengan tekanan ekonomi dan terbatasnya akses pekerjaan, khususnya bagi anak muda?

Dari Geng Motor, Premanisme Hingga Perampokan

Dini hari 1 Mei 2026, seorang pengendara motor diserang di halaman minimarket di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala.

Empat orang pemuda yang diduga anggota geng motor akhirnya berhasil ditangkap pada, Senin 4 Mei 2026 saat sedang pesta minuman keras.

Para pelaku menyerang korbannya secara brutal menggunakan dengan parang dan busur panah. Korban mengalami luka di bagian kepala akibat tebasan senjata tajam.

Di waktu yang hampir bersamaan, sekelompok orang juga dilaporkan menyerang sebuah rumah di Kecamatan Bontoala.

Mereka merusak kendaraan dan bagian rumah, bahkan terlihat membawa pistol.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini menambah daftar panjang aksi koboy pemuda yang meresahkan warga.

Baca Juga: Kenapa Makassar Masuk 10 Besar Kota Toleran?

Sebelumnya, seorang remaja 18 tahun juga menjadi korban pengeroyokan di kawasan Pantai Losari pada 25 April 2026 malam.

Tujuh pelaku yang ternyata geng motor masih berusia muda ditangkap beberapa hari kemudian.

Polisi menyebut korban awalnya hanya duduk makan sebelum dihampiri, dipukul, lalu dibawa ke kawasan Tanjung Bunga untuk kembali dianiaya.

Kasus lain terjadi pada 3 Mei 2026 di Jalan Minasaupa, Kecamatan Rappocini.

Seorang pelaku perampokan masuk ke rumah seorang pengusaha beras dengan memanjat pagar dan mencongkel jendela.

Selain mencuri barang, pelaku juga diduga mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap asisten rumah tangga berusia 18 tahun. Korban berhasil melawan, sementara pelaku melarikan diri.

Praktik premanisme juga muncul dalam bentuk berbeda. Seorang juru parkir bernama Herman di kawasan Pasar Ikan sempat viral karena mematok tarif ke pengendara sebesar Rp20.000.

Ia berdalih kendaraan diparkir terlalu lama. Pihak pengelola, yakni PD Parkir Makassar Raya kemudian mencabut atributnya karena tindakan tersebut tidak sesuai aturan.

Rangkaian peristiwa ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa kriminalitas di Kota Makassar terus meningkat belakangan ini?

Gejala Sosial atau Kriminal Murni?

Kriminolog Universitas Negeri Makassar, Profesor Heri Tahir menilai fenomena geng motor dan kekerasan jalanan di Makassar tidak bisa hanya dilihat sebagai tindak kriminal semata.

"Penanganannya tidak cukup hanya dari kepolisian. Ini juga menyangkut kondisi sosial masyarakat, misal pengangguran," ujarnya, Selasa, 5 Mei 2026.

Heri mengatakan dalam banyak kasus, kejahatan muncul sebagai respons terhadap tekanan ekonomi.
Ketika kebutuhan dasar sulit terpenuhi, sebagian orang mencari cara lain untuk bertahan hidup, termasuk melalui jalur yang melanggar hukum.

"Ini faktor tuntutan perut, faktor ekonomi. Hemat saya, tuntutan hidup sering menjadi pemicu ditambah jika kontrol sosial lemah," ucapnya.

Ruang Alternatif Karena Minimnya Peluang Kerja

Sosiolog Universitas Negeri Makassar, Idham Irwansyah melihat fenomena geng motor hingga praktik premanisme jalanan tidak bisa dilepaskan dari tekanan sosial-ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat perkotaan.

Ia menilai meningkatnya pengangguran dan ketidakpastian kerja telah menciptakan ruang rentan, terutama bagi kelompok muda yang belum memiliki akses stabil ke pekerjaan formal.

Kata Idham, dalam situasi seperti itu, sebagian anak muda menghadapi kondisi terjepit. Di satu sisi memiliki kebutuhan ekonomi, tetapi di sisi lain tidak memiliki cukup peluang untuk memenuhinya secara legal dan berkelanjutan.

Ketika jalur formal terasa tertutup atau sulit dijangkau, maka muncul kecenderungan mencari alternatif lain, termasuk melalui kelompok-kelompok informal seperti geng motor.

"Kelompok ini kemudian berfungsi bukan hanya sebagai wadah berkumpul, tetapi juga menjadi ruang alternatif untuk bertahan hidup," ujar Idham.

Ia menambahkan, kehadiran kelompok seperti geng motor kerap memberikan semacam “legitimasi sosial” di antara anggotanya.

Tindakan yang di luar dianggap menyimpang, di dalam kelompok justru bisa dipandang sebagai bentuk keberanian, loyalitas, atau cara menunjukkan eksistensi diri.

"Ruang alternatif ini umumnya berujung pada praktik sosial yang negatif dan merugikan masyarakat luas, seperti pemalakan, intimidasi, hingga kekerasan," sebutnya.

Hal ini yang kemudian memperkuat siklus perilaku menyimpang karena mendapat pembenaran dalam lingkaran sosial mereka sendiri.

Lebih jauh, Idham menilai bahwa praktik premanisme seperti pemalakan juru parkir atau intimidasi di ruang publik juga memiliki pola yang serupa. Tekanan ekonomi mendorong individu untuk memanfaatkan celah-celah informal yang ada di kota, termasuk ruang parkir, trotoar, hingga area publik lainnya, sebagai sumber penghasilan.

Menurut Idham, jika fenomena ini hanya ditangani dari sisi penegakan hukum, maka hasilnya cenderung bersifat sementara.

Penangkapan pelaku mungkin menekan angka kejahatan dalam jangka pendek, tetapi tidak menyentuh akar persoalan yang melatarbelakanginya. Karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif.

Selain penindakan hukum, perlu ada upaya serius dalam membuka akses pekerjaan, memperluas ekonomi inklusif, serta menyediakan ruang-ruang positif bagi anak muda untuk berkembang.

"Kalau tidak ada intervensi di hulu, maka pola seperti ini akan terus berulang. Selalu akan ada generasi baru yang masuk ke dalam lingkaran yang sama," ujarnya.

Tekanan Ekonomi Tak Bisa Diabaikan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi di Sulawesi Selatan tidak bisa diabaikan.

Pada November 2025, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,45 persen atau sekitar 219 ribu orang, meningkat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

Kelompok paling rentan justru berasal dari lulusan pendidikan menengah. Tingkat pengangguran tertinggi tercatat pada lulusan SMK sebesar 9,74 persen, sementara lulusan SMA mendominasi secara jumlah dengan porsi 33,26 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak anak muda berada dalam situasi transisi tanpa kepastian. Artinya, mereka tidak lagi di bangku sekolah, tetapi juga belum terserap di dunia kerja.

Upaya Penanganan Melalui Penegakan Hukum dan Pendekatan Sosial

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui program seperti “Subuh Keliling” dan “Ngopi Kamtibmas” untuk menekan kriminalitas di kota ini.

Ia menekankan penanganan geng motor dan premanisme butuh peran keluarga.
Sebab, kata Arya, hampir semua pelaku kriminalitas jalanan, seperti geng motor dan aksi pembusuran adalah remaja hingga anak di bawah umur.

"Karena mungkin kurang pengawasan dari orang tua, jadi kita harus mengawasi anak-anak kita dan memberikan pelajaran yang baik. Kita sebagai masyarakat juga sudah tidak percaya sama polisi, jadi pelaku kriminal akan berani melakukan tindakan kejahatan," ujarnya.

Namun, sejumlah pihak menilai pendekatan hukum saja tidak cukup. Tanpa upaya menyasar akar persoalan seperti pengangguran, keterbatasan akses kerja, dan minimnya ruang kegiatan positif bagi anak muda, potensi kriminalitas akan tetap ada.

Fenomena yang terjadi di Makassar menunjukkan bahwa kriminalitas tidak berdiri sendiri. Ia sering kali menjadi bagian dari persoalan yang lebih kompleks, antara tekanan ekonomi, keterbatasan peluang, dan lemahnya kontrol sosial.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing