Kenapa Makassar Masuk 10 Besar Kota Toleran?

SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Makassar dinilai berhasil menjaga harmoni sosial di tengah kompleksitas kehidupan perkotaan. Terbaru, Makassar resmi masuk 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia.

Pengakuan ini merujuk pada rilis SETARA Institute melalui peluncuran Indeks Kota Toleran (IKT) di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Indeks tersebut mengukur komitmen pemerintah daerah dalam mempromosikan toleransi melalui regulasi, kebijakan, dan praktik sosial di masyarakat.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Makassar, Arifuddin Ahmad, mengapresiasi capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini mencerminkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah, birokrasi, dan masyarakat.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun selama ini semakin kuat,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, arah kebijakan inklusif yang dijalankan Wali Kota Munafri Arifuddin, didukung oleh konsistensi birokrasi serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga nilai toleransi.

FKUB, lanjut Arifuddin, terus memperkuat dialog lintas agama dan membuka ruang komunikasi sebagai upaya merespons dinamika sosial. Ia berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas kerukunan.

“Ini adalah hasil kerja bersama. Tugas kita ke depan adalah menjaga konsistensi dan memastikan nilai toleransi terus hidup di tengah masyarakat,” katanya.

Masuknya Makassar dalam daftar ini menempatkannya sejajar dengan sejumlah kota besar seperti Semarang, Surabaya, Jakarta, hingga Bandung.

Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menjelaskan bahwa studi IKT dilakukan secara konsisten sejak 2015 untuk mengidentifikasi praktik baik dalam pengelolaan keberagaman.

Baca Juga: 83 Ribu Anak Putus Sekolah di Sulsel, Ini Penyebab Utama

Menurutnya, lonjakan peringkat Makassar cukup signifikan. Dari posisi ke-52 pada 2024, kini naik drastis ke peringkat ke-9 nasional.

“Lompatan ini menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam praktik dan kebijakan toleransi di tingkat kota,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Makassar, Fathur Rahim, menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif, bukan proses instan.

Ia menyebut, penguatan toleransi dilakukan melalui berbagai langkah konkret, seperti fasilitasi perayaan hari besar keagamaan, dukungan hibah untuk organisasi keagamaan, hingga penguatan peran FKUB sebagai ruang dialog dan mediasi.

Selain itu, Pemkot Makassar bersama Kementerian Agama juga telah menetapkan 10 Kelurahan Sadar Kerukunan pada Maret 2026 sebagai wilayah percontohan pembangunan masyarakat inklusif dari tingkat bawah.

“Ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi komitmen jangka panjang untuk memastikan Makassar tetap menjadi rumah bersama yang aman bagi semua,” tegas Fathur.