Cek Fakta: Benarkah Proyek Irigasi Ballasaraja Kewenangan Pemprov Sulsel?

SuaraSulsel.id - Informasi yang menyebut proyek pembangunan irigasi di Lingkungan Bontorihu, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba sebagai kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dipastikan tidak tepat.

Klarifikasi ini disampaikan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulawesi Selatan menyusul beredarnya pemberitaan salah satu media daring yang mengaitkan proyek tersebut dengan Pemprov Sulsel.

Status Klaim: Tidak Tepat

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Misnayanti, menegaskan bahwa proyek irigasi tersebut bukan bagian dari kewenangan pemerintah provinsi.

“Kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Penjelasan Fakta

Menurut Misnayanti, pembangunan irigasi di Ballasaraja merupakan bagian dari program optimalisasi lahan (Oplah) yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 Tahap II.

Dalam skema ini, pelaksanaan kegiatan berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, serta melibatkan pemerintah kabupaten sesuai pembagian kewenangan yang berlaku.

Artinya, proyek tersebut bukan dikelola atau menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melainkan bagian dari program lintas pemerintah yang dipimpin oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Dari Smart School hingga Beasiswa, Strategi Pemprov Sulsel Wujudkan Pendidikan Merata

Mengapa Klarifikasi Ini Penting

Pemprov Sulsel menilai pelurusan informasi ini krusial untuk menghindari kesalahpahaman publik, terutama terkait pembagian kewenangan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kesalahan atribusi kewenangan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru terhadap pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, maupun kondisi proyek di lapangan.

Imbauan untuk Media dan Publik

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Salim Basmin, mengimbau agar media menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.

“Penyampaian informasi kepada publik perlu dilakukan secara faktual dan terverifikasi,” ujarnya.