Dugaan Korupsi Bibit Nanas Rp60 Miliar, Kejati Sulsel Periksa 4 Mantan Pimpinan DPRD

SuaraSulsel.id - Tim Penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah memeriksa mantan pimpinan DPRD Sulsel periode 2024-2019 untuk diminta keterangannya sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan bibit nanas.

"Yang hadir (pemeriksaan) itu mantan Ketua DPRD Sulsel dan tiga orang mantan wakil ketua," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi kepada wartawan saat dikonfirmasi di Makassar, Jumat (17/4).

Pemeriksaan mantan empat pimpinan DPRD tersebut berkaitan dengan dugaan pengadaan bibit nanas Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60 miliar. Dalam kasus ini sudah ada enam orang ditetapkan tersangka.

"Mereka ini diperiksa terkait penganggaran pengadaan bibit nanas dalam APBD Sulsel tahun 2024," kata Soetarmi menjelaskan.

Diketahui mantan Pimpinan DPRD Sulsel tersebut yang hadir memenuhi panggilan kemarin, yakni eks Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari kini menjabat Bupati Barru.

Selanjutnya, eks Wakil Ketua DPRD Sulsel masing-masing, Syaharuddin Alrif kini menjabat Bupati Sidrap, Darmawansyah Muin sekarang menjabat Wakil Bupati Gowa, dan politisi Demokrat Ni'matullah Erbe. Sedangkan satu lainnya Muzayyin Arif politisi PKS berhalangan hadir.

Sebelumnya, Kepala Kejati Sulsel Didik Farkhan Alsyahdi menjelaskan, kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tersebut masuk dalam anggaran APBD Pokok 2024.

Sejauh ini, sejumlah mantan anggota DPRD Sulsel telah diperiksa yang diduga berkaitan perkara ini untuk pendalaman kasus sejauh mana perannya, maupun proses penganggarannya.

"Itu APBD Pokok 2024. Kita masih tunggu perkembangan (penyelidikan), apakah bisa lolos (penganggaran) itu dari mana. Diperiksa ada dari Komisi B (DPRD Sulsel)," katanya saat konferensi pers yang lalu.

Baca Juga: Bupati Barru dan Sidrap Diperiksa Kasus Proyek Bibit Nanas, Kejati Sulsel Kejar Aktor Intelektual

Sebelumnya, Kejati Sulsel telah menetapkan enam tersangka dan telah menjalani penahanan. Yaitu, mantan Penjabat Gubernur Sulsel tahun 2024 inisial BB, Direktur Utama PT AAN inisial RM, dua ASN inisial RE dan UN (49), inisial UN dan karyawan swasta inisial RE.

Para tersangka dikenakan pasal berlapis, seperti asal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP.

Juncto pasal 18 ayat 1 huruf A dan B Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 huruf A dan B Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 20 huruf C Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto pasal 618.