- Ditreskrimsus Polda NTB mengungkap penyelewengan 800 liter solar subsidi di wilayah Alas, Kabupaten Sumbawa, pada Senin 6 April 2026.
- Para pelaku mengangkut solar dari SPBU untuk dijual kembali kepada nelayan di Pulau Bungin demi meraih keuntungan pribadi.
- Kepolisian menyita barang bukti serta menahan para terduga pelaku untuk diproses hukum sesuai Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
SuaraSulsel.id - Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat, praktik curang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih saja terjadi.
Terbaru, Tim Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) membongkar skandal penyelewengan ratusan liter solar subsidi di wilayah Alas, Kabupaten Sumbawa.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB Fx. Endriadi mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas pengangkutan BBM subsidi dalam jumlah besar di wilayah Alas.
"Tim khusus melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut dan berhasil mengamankan para terduga beserta kendaraan yang digunakan," katanya, melansir Antara, Senin, 6 April 2026.
Petugas menemukan barang bukti berupa 800 liter solar subsidi. Solar itu dikemas dalam tiga drum plastik warna biru berkapasitas 200 liter dan empat drum plastik warna putih berkapasitas 50 liter. BBM tersebut ditemukan petugas saat diangkut menggunakan kendaraan roda tiga.
"800 liter solar subsidi itu baru dibeli dari salah satu SPBU di Kecamatan Alas," ujarnya.
Dari hasil pemeriksaan awal, BBM tersebut rencananya akan dijual kembali secara eceran kepada nelayan di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa.
Para pelaku yang belum disebutkan jumlah dan identitasnya membeli solar subsidi dengan harga Rp6.800 per liter, kemudian menjual kembali dengan harga Rp8.000 per liter.
"Motifnya untuk meraup keuntungan," ucapnya.
Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menilai modus tersebut merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi.
"Saat ini para terduga beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut," katanya.
Penanganan perkara tersebut mengacu pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Berita Terkait
-
Hitung Biaya Operasional Mobil Listrik vs Bensin Mana Lebih Hemat
-
Realisasi Anggaran Subsidi & Kompensasi Tembus Rp 376,8 T di September 2026, Melonjak 54,1%
-
Harga Bahan Bakar Melonjak Pasar Mobil Listrik Kembali Bergairah
-
BBM Pertalite Sempat Langka di Bali, Gimana Nasibnya Sekarang?
-
Dari Kilang Balongan ke Mandalika, Peserta Touring Saksikan Langsung Proses Produksi BBM
Terpopuler
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
Berapa Biaya Haji 2027 di Kota Makassar? Lebih Mahal dari Aceh
-
Tolak Hapus Video, Wartawan TV One Diduga Dianiaya Oknum Polisi
-
Hiromu Tanaka Tampil Beringas Saat Lumpuhkan PSM Makassar
-
Empat Tahun Memimpin, BRI Konsisten Jadi Merek Paling Bernilai di Indonesia
-
Pengusaha Sulsel Terjepit! DPR: Industri Hari Ini Sudah Dicekik dari Semua Sisi