Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN

Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain persoalan pendapatan, struktur belanja daerah juga menjadi sorotan.

Secara rata-rata di kabupaten/kota se-Sulsel, belanja pegawai merupakan komponen terbesar dengan porsi 41 persen, disusul belanja barang dan jasa 27 persen, belanja lainnya 18 persen, dan belanja modal hanya 14 persen.

Bahkan, proporsi belanja modal terus menurun dari 17 persen pada 2023 menjadi 11 persen pada 2025.

Padahal, belanja modal dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

"Belanja produktif perlu ditingkatkan untuk akselerasi pertumbuhan. Artinya, belanja modal harus diperkuat dan belanja operasi dikendalikan," kata Adriyanto.

Ia juga menekankan pentingnya strategi pembiayaan daerah yang lebih sistematis.

Selama ini, banyak daerah masih mengandalkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebagai solusi pembiayaan.

Padahal, daerah dapat menyusun dokumen perencanaan pembiayaan terintegrasi dalam RPJMD, termasuk opsi kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), akses perbankan, maupun pinjaman daerah.

Baca Juga: TPP ASN Sulsel Dipotong, Pemprov Tegaskan Gaji Pokok dan Hak Wajib Tetap Aman

Sebagai contoh, ia menyebut Jawa Timur telah memiliki kerangka pembiayaan daerah yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

"Kalau APBD tidak mampu membiayai program prioritas, bisa diambil dari perencanaan pembiayaan yang sudah disiapkan. Jadi strateginya tidak hanya bergantung pada transfer pusat," ujarnya.

Dari sisi struktur ekonomi, Sulsel masih ditopang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tantangan berikutnya adalah melakukan diversifikasi dan hilirisasi agar sektor-sektor tersebut mampu mengungkit penerimaan pajak daerah.

Di sisi lain, sektor perdagangan besar dan eceran selain mobil dan sepeda motor juga menjadi sektor dominan yang perlu dikelola secara selektif agar optimalisasi pajak tidak membebani pelaku UMKM.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, Kemenkeu menegaskan kunci kebijakan daerah bukan pada ekspansi belanja pegawai, melainkan memastikan anggaran benar-benar berdampak pada masyarakat.