Komisi IX DPR RI Minta Kemenkes Adopsi Skema Insentif Dokter dan RS Regional di Sulsel

SuaraSulsel.id - Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di sektor kesehatan sebagai percontohan nasional.

Program tersebut mencakup pemberian insentif bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah terpencil serta pembangunan rumah sakit regional dengan fasilitas unggulan.

Dorongan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar, Jumat (20/2/2026).

'Kami apresiasi Pemprov Sulsel karena sudah memberi insentif bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis yang dibutuhkan agar hadir di wilayah terpencil. Terutama dengan adanya rumah sakit regional di Kabupaten Bone dan dua lainnya yang masih dalam proses pembangunan," ujar Putih.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan langkah konkret dalam menjawab persoalan ketimpangan distribusi dokter spesialis yang selama ini cenderung terkonsentrasi di kota besar.

Selain insentif finansial, Pemprov Sulsel juga memberikan fasilitas pendukung serta fleksibilitas pengaturan kerja bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah. Skema tersebut dinilai mampu menarik minat tenaga medis untuk bertugas di wilayah yang selama ini kekurangan dokter spesialis.

Putih menegaskan, Komisi IX akan membawa model kebijakan ini ke tingkat nasional.

"Kami akan melaporkan dan membahas dengan Pak Menkes karena ini menjadi contoh yang baik untuk diterapkan secara nasional. Kita dorong agar ada kebijakan nasional, di mana rumah sakit regional tipe C tetapi memiliki fasilitas tipe B bahkan setara tipe A, dengan dukungan SDM yang memadai," katanya.

Program tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan layanan kesehatan di Sulawesi Selatan sekaligus menjadi model kebijakan yang dapat direplikasi di tingkat nasional.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Sidak Pasar: Harga Sembako Relatif Terkendali

Salah satu rumah sakit regional yang menjadi perhatian adalah RSUD Regional La Mappapenning di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. Rumah sakit milik Pemprov Sulsel itu diresmikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada Agustus 2023.

Meski berstatus tipe C, rumah sakit tersebut dilengkapi fasilitas yang diklaim setara tipe A. Layanan yang tersedia meliputi empat pelayanan dasar spesialis, yakni Penyakit Dalam, Bedah, Anak, dan Obstetri Ginekologi (Obgyn), serta layanan spesialis Mata, THT, Anestesi, dan Saraf.

Dari sisi fasilitas, rumah sakit ini dilengkapi CT-Scan 128 slices, sistem pneumatic tube untuk pengiriman sampel medis antar-ruangan, Modular Operating Theater (MOT), serta peralatan radiologi C-Arm.

Kapasitasnya mencapai 100 tempat tidur dengan ruang rawat inap kelas 3, 2, 1 hingga VIP, serta ruang isolasi dan berbagai instalasi penunjang seperti IGD, ICU, laboratorium, farmasi, fisioterapi, dan lainnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel terus memperluas akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional di sejumlah wilayah. Sudah ada anggaran sekitar Rp250 miliar yang disiapkan untuk proses pembangunan.

"Saat ini Pemprov Sulsel juga mulai tender dua pembangunan rumah sakit regional lainnya di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dan Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa," ujar Andi Sudirman.