- Aipda H, anggota Polres Bone, didemosi lima tahun akibat pamer alat kelamin via panggilan video kepada remaja 21 Juli 2025.
- Sidang etik pada 1 Oktober 2025 menghasilkan sanksi penempatan khusus 30 hari dan demosi keluar Polres Bone.
- Selain sanksi etik, dugaan tindak pidana pornografi Aipda H telah dinaikkan ke tahap penyidikan sejak 16 Desember 2025.
"Korban menerima panggilan video dari terduga pelaku. Saat panggilan berlangsung, pelaku memperlihatkan alat kelaminnya, bahkan sampai memainkannya," ungkap Alvin.
Merasa kaget dan ketakutan, korban dengan sigap merekam layar panggilan video tersebut sebagai barang bukti. Rekaman itu kemudian disampaikan kepada orang tuanya.
Tak lama berselang, peristiwa tersebut dilaporkan secara resmi ke Polres Bone pada 6 Agustus 2025.
"Berdasarkan laporan polisi, terduga pelaku awalnya masih mengenakan sarung. Korban langsung berinisiatif merekam layar sebagai barang bukti," jelas Alvin.
Dampak psikologis dari peristiwa itu dirasakan langsung oleh korban.
Ia disebut menangis dan mengalami trauma mendalam karena tidak menyangka akan menjadi korban tindakan asusila, terlebih dilakukan oleh seorang anggota polisi.
"Pascakejadian korban mengaku menangis dan merasa trauma. Ia kemudian menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya," tambah Alvin.
Hasil penyelidikan polisi memastikan bahwa antara pelaku dan korban tidak memiliki hubungan pribadi.
Nomor telepon korban diduga diperoleh pelaku saat korban pernah menemani temannya melapor di SPKT Polres Bone.
Baca Juga: Banjir Laporan Anggota Polisi Selingkuh, Begini Reaksi Mahfud MD
"Pelaku ini kan bertugas di SPKT. Korban sebelumnya pernah menemani temannya melapor di sana. Dari situlah pelaku mendapatkan nomor korban. Keduanya tidak memiliki hubungan apa pun," tegas Alvin.
Alvin menambahkan, kasus ini resmi dinaikkan ke tahap penyidikan pada 16 Desember 2025 setelah penyidik menilai alat bukti telah mencukupi.
Aipda H disangkakan melanggar Pasal 32 atau Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, atau Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Perkara ini dianggap cukup bukti untuk dilanjutkan ke proses hukum (pidana)," ujarnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Oknum Dosen ITH Parepare Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Mahasiswi
-
290 Ribu BPJS PBI Warga Sulsel Dinonaktifkan, Bagaimana Nasib Warga Miskin?
-
Bikin Merinding, Viral Momen Tangis Histeris Ibu di Kendari Peluk Jasad Anaknya
-
Tak Ada Nasi di Rumah, Bocah 8 Tahun di Kendari Tewas Saat Jual Tisu di Jalan
-
Cara Nikita Willy Kenalkan Puasa Tanpa Paksa ke Anak