Ricuh Pemilihan Ketua RT/RW di Makassar: Warga Protes Orang Meninggal Masuk Daftar Pemilih

SuaraSulsel.id - Pemilihan Ketua RT/RW yang digelar serentak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu 3 Desember 2025, sempat diwarnai kekacauan.

Di RW 05 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, sejumlah warga memprotes Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menemukan nama warga yang telah meninggal dunia, tetapi masih tercantum sebagai pemilih.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, protes itu berkembang menjadi desakan agar pemilihan di wilayah tersebut ditunda.

Warga menilai proses pencatatan tidak cermat dan berpotensi menimbulkan kecurangan.

Mereka meminta pihak kelurahan dan panitia tidak memaksakan pemungutan suara sebelum data diperbarui.

Camat Rappocini, Amien Hafied, tidak menampik adanya persoalan tersebut.

Ia mengakui sempat terjadi keributan kecil terkait DPT, terutama karena ada calon yang merasa sebagian pendukungnya tidak masuk dalam daftar.

"Memang sempat ada masalah. Alhamdulillah sudah diluruskan," ujarnya saat dikonfirmasi.

Menurut dia, sebagian warga keberatan karena ada pendukung calon yang berdomisili di sekitar lokasi, tetapi tidak terdaftar.

Baca Juga: Besok 7.032 Ketua RT/RW Makassar Dipilih Lewat Pemilu Raya

Hafied menegaskan panitia telah memberi penjelasan bahwa seluruh proses harus mengikuti petunjuk teknis.

Tahapan penetapan DPT sendiri, kata dia, seharusnya telah rampung pada 27 November.

"Harusnya tuntas di tahap itu, 27 November 2025 saat penetapan," katanya.

Meski sempat berlangsung panas, ia memastikan penghitungan suara tetap berjalan sesuai jadwal setelah panitia menenangkan warga dan memperbaiki kekeliruan administratif.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin juga mengakui menerima sejumlah laporan terkait polemik pemilihan RT/RW di beberapa wilayah.

Menurutnya, pemerintah kota sudah menindaklanjuti aduan tersebut bersama aparat kepolisian, TNI, kecamatan, dan kelurahan.

"Ada beberapa laporan yang sedang ditindaklanjuti supaya semuanya kondusif," ujarnya.

Ia menyebut banyak warga menghubunginya langsung melalui aplikasi pesan untuk melaporkan ketegangan di lingkungan masing-masing.

"Banyak yang melapor. Ini lagi direspons oleh kecamatan, kelurahan, dan aparat," tuturnya.

Munafri menegaskan pemilihan RT/RW ini harus berlangsung bersih dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Proses yang tertib penting untuk memastikan pemimpin lingkungan yang terpilih benar-benar bekerja melayani warga.

"Berkali-kali saya sampaikan pemilihan RT/RW ini mencari orang yang mau kerja, mau sibuk, menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan program ke masyarakat," katanya.

Ketua RT/RW, lanjutnya, harus mampu menunjukkan siapa warga yang membutuhkan perhatian dan membantu menghubungkan mereka dengan lurah atau camat.

Ia menegaskan pemilihan bukan ajang saling jegal.

"Bukan untuk saling sikut atau gontok-gontokan. Kita ingin lahir tokoh masyarakat yang tahu kondisi wilayahnya dan mau sibuk untuk masyarakat," tuturnya.

Meski di beberapa titik muncul gesekan, pemilihan RT di 15 kecamatan secara umum berjalan lancar hingga penutupan pada pukul 14.00 wita.

Munafri juga menyampaikan apresiasi atas kreativitas para lurah dan camat dalam meningkatkan partisipasi warga.

"Ada yang memperlombakan TPS, ada yang menyediakan makan dan minum. Ini membuat interaksi masyarakat jadi sangat baik," ucapnya.

Ia menilai, ketika warga saling berinteraksi secara positif, pemerintah lebih mudah melakukan intervensi terkait persoalan sosial di tengah masyarakat.

Munafri juga berharap momentum ini menjadi ajang memperkuat kebersamaan warga.

Pemilihan RT kali ini diikuti 281.413 kepala keluarga (KK) yang tercatat sebagai pemilih. Mereka memilih 9.098 calon ketua di 5.026 RT, yang tersebar di 153 kelurahan di seluruh Kota Makassar.

Untuk pemilihan RW, proses dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 mendatang.

Berbeda dengan RT yang dipilih langsung oleh warga, ketua RW dipilih oleh para ketua RT melalui musyawarah mufakat.

Jika tidak tercapai kesepakatan, voting dapat dilakukan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar mencatat ada 2.166 calon ketua di 1.005 RW.

Dengan begitu, diperkirakan 1.161 calon harus legowo menerima hasil musyawarah atau voting.

Distribusi jumlah pemilih cukup bervariasi di tiap kecamatan.

Kecamatan Tamalate menjadi wilayah dengan KK terbanyak, yakni 60.492.

Disusul Biringkanaya 29.273 KK, Manggala 26.973 KK, Panakkukang 24.030 KK, Tamalanrea 23.986 KK, dan Rappocini 20.922 KK.

Sementara itu, Kepulauan Sangkarrang menjadi kecamatan dengan pemilih paling sedikit, yakni 3.642 KK.

Adapun kecamatan lainnya yaitu Tallo (27.961 KK), Makassar (14.165 KK), Mariso (11.167 KK), Mamajang (10.123 KK)

Bontoala (9.221 KK), Ujung Pandang (8.195 KK), Ujung Tanah (6.845 KK), dan Wajo (4.418 KK).

Kontributor : Lorensia Clara Tambing