Haikal Hasan: Paling Haram Bukan Babi, Tapi..

"Pak Prabowo itu jenius, bukan hanya cerdas. Sertifikasi halal untuk UMKM dibuat gratis. Keren kan itu namanya. Presiden meminta (kalau UMKM) jangan dibebanin dong. Gratis. Lebih keren lagi," sebutnya.

BPJPH diberi waktu dua tahun untuk menyiapkan kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh.

Mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, tekstil, barang gunaan, hingga produk impor.

"Kalau belum halal setelah Oktober 2026, ada sanksinya. Mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Penindakan dilakukan oleh kepolisian karena ini pelanggaran undang-undang," jelas Haikal.

Target 7,5 Juta Produk Setahun

Untuk mengejar target, BPJPH menyiapkan langkah konkret. Haikal mengaku sudah meminta dukungan lintas kementerian.

Kepada Kementerian Pertanian, ia meminta 529 Rumah Potong Hewan (RPH) di Indonesia diarahkan menjadi RPH halal.

Kepada Kementerian Desa, ia mendorong agar desa wisata mendapat sertifikasi halal.

"Kalau tidak dibantu gubernur, target ini nggak akan tercapai. Jadi kami butuh dukungan semua pihak," katanya.

Baca Juga: Link Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM Pemprov Sulsel

BPJPH menargetkan 7,5 juta produk tersertifikasi halal setiap tahun. Saat ini, sudah lebih dari 9,3 juta produk yang memperoleh sertifikat halal.

Ia menyebut Sulawesi Selatan termasuk daerah dengan progres cukup baik dalam mendukung sertifikasi halal.

"Posisi kita di dunia masih 3,4 persen. Memang kecil, tapi bukan berarti produk kita tidak halal. Masalahnya hanya ketertiban administrasi dan sertifikasi yang harus diperbaiki," ujarnya.

Haikal juga mengingatkan bahwa produk halal terbesar di dunia saat ini justru dikuasai China. Sementara Indonesia masih berada di peringkat delapan.

"Bayangin, negara dengan muslim terbanyak malah kalah sama China. Itu karena kita nggak tertib. Kalau tertib, Indonesia pasti bisa jadi pemain utama," katanya.

Ia optimistis, dengan regulasi baru dan dukungan penuh dari pemerintah, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan.