- Lubang bekas sarang burung walet ditutupi terpal biru oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
- Bangunan bekas sarang walet bisa lolos verifikasi untuk dijadikan dapur MBG
- Dapur ini ditargetkan menyiapkan makanan bergizi bagi ribuan siswa
"Kita akan evaluasi lagi supaya tidak ada kejadian seperti ini," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dapur MBG Suli, Ade Reza Syahputra Aris membantah anggapan bahwa bangunan tersebut masih berfungsi sebagai sarang burung walet. Ia menyebut, rencana menjadikan bangunan itu sebagai rumah walet sudah dibatalkan pemilik sejak lama.
"Tidak benar ada aktivitas walet di situ. Menurut pemilik, malah rencananya mau dijadikan penginapan, bukan sarang walet. Bahkan di dalamnya sudah dibuat kamar-kamar," kata Reza.
Ia menjelaskan bangunan tersebut kini telah diubah total menjadi dapur MBG. Lubang-lubang walet ditutup rapat, baik di bagian depan maupun samping.
"Di depan sudah ditutup baliho, sampingnya pakai kalsiboard. Jadi jelas kalau ini dapur SPPG," ujarnya.
Pengalaman kasus keracunan massal akibat makanan sekolah di beberapa daerah menjadi pengingat bahwa kualitas dapur dan proses produksi makanan tidak boleh diabaikan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) telah mencatat 6.452 anak menjadi korban keracunan MBG hingga 21 September 2025.
Maraknya kasus keracunan MBG juga langsung ditanggapi serius Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo menegaskan segera mengambil langkah cepat terkait maraknya kasus keracunan akibat program MBG tersebut.
Baca Juga: 100 Ribu Guru di Sulsel Bakal Nikmati Makan Bergizi Gratis
Pernyataan itu disampaikan Presiden, Sabtu, 27 September 2025, setibanya di Tanah Air usai melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama sepekan.
Prabowo mengatakan, masalah ini menjadi perhatian serius pemerintah. Kepala Negara akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana guna membahas permasalahan pelaksanaan MBG.
Prabowo menilai, kasus keracunan MBG bukanlah persoalan kecil. Melainkan masalah besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Prabowo mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan, tetapi pemerintah memastikan mampu menyelesaikannya.
"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya juga yakin kita akan selesaikan dengan baik, kita harus waspada jangan sampai ini di politisasi," tegasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Catat! Jadwal Misa Paskah 2026 di Makassar: Kamis Putih hingga Minggu Paskah
-
Tak Diakui Anak, Pria di Bulukumba Bunuh Ayah Kandung dan Mutilasi Tubuh Korban
-
BMKG Ungkap Penyebab Gempa Guncang Kendari Hari Ini
-
Bus Trans Sulsel Mulai Berbayar: Ini Daftar Rute, Harga, dan Lokasi Verifikasi Tarif Khusus
-
UPTD Pemprov Sulsel Dapat Predikat Kualitas Tinggi dari Ombudsman, Ini Tiga Lokus Penilaiannya