Mampukah Ekonomi Hijau Ubah Nasib Sulawesi Selatan?

Maka pengelolaan sumber daya alam secara lestari dibutuhkan untuk membangun ketangguhan iklim, mewujudkan keberlanjutan lingkungan, dan penghidupan masyarakat.

ICRAF menegaskan bahwa dokumen ini tidak sekadar rencana di atas kertas, melainkan akan ditopang oleh praktik nyata di lapangan.

Kabupaten Bone dipilih sebagai daerah percontohan untuk penerapan berbagai strategi, mulai dari agroforestri hingga pemberdayaan usaha masyarakat kecil.

"Jadi bukan hanya dokumen, tapi kita juga bisa melihat contoh konkret di Kabupaten Bone, seperti percontohan agroforestri, restorasi ekosistem, dan pemberdayaan unit usaha kecil masyarakat," kata ICRAF Indonesia Country Program Director, Andree Ekadinata.

Andree berharap, praktik-praktik di Bone dapat direplikasi ke kabupaten lain di Sulsel.

Ia menekankan komitmen ICRAF untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi hijau yang inklusif.

Dukungan Kanada juga hadir dalam inisiatif ini. Kepala Kerja Sama Pembangunan Kedutaan Besar Kanada di Indonesia, Alice Birnbaum, menegaskan pihaknya senang bisa ikut serta dalam upaya memperkuat ketahanan lingkungan Sulsel.

"Kanada menghadapi tantangan lingkungan yang sama, sehingga kami melihat ada kesempatan untuk saling belajar," ujarnya.

Alice mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel yang tidak hanya menyusun dokumen, tetapi juga menyiapkan rencana monitoring dan indikator yang jelas. Dengan begitu, manfaat dari pertumbuhan ekonomi hijau bisa diukur secara nyata.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Andi Sudirman Lepas Calon Praja IPDN Angkatan XXXVI

"Senang sekali mendengar Pemprov sudah membangun sistem monitoring.

Itu penting agar rencana ekonomi hijau ini betul-betul terlaksana dan manfaatnya bisa dilihat," tambahnya.

Dokumen pertumbuhan ekonomi hijau ini diharapkan menjadi pijakan baru bagi Sulsel untuk mengurangi risiko bencana, menjaga kelestarian ekosistem, sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.

Pengembangan rencana ekonomi hijau dimotori oleh Pokja Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Sel dengan prinsip inklusif, integratif, dan informed (terinformasi).

Inklusif artinya melibatkan perwakilan kabupaten/kota se-Sulsel, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil.

Integratif berarti mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan di daerah, misalnya RPJPD dan RPJMD.