- Gedung tersebut juga akan didesain ulang agar lebih besar
- Ruang sekretariat akan direkonstruksi total, sementara gedung utama hanya akan direhabilitasi berat
- Perbaikan gedung tower yang ditargetkan selesai Desember 2025 agar bisa digunakan sementara
SuaraSulsel.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akan membangun ulang sebagian gedung DPRD Sulawesi Selatan yang mengalami kerusakan pasca dibakar demonstran pada Agustus 2025.
Tak sekadar direhabilitasi, gedung tersebut akan didesain ulang dengan ukuran lebih besar agar bisa menampung jumlah anggota dewan yang kini sudah mencapai 85 orang.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana usai meninjau langsung kompleks gedung DPRD Sulsel di Makassar, Selasa, 16 September 2025.
Kata Dewi, pimpinan DPRD mengusulkan agar kapasitas gedung bisa dibangun yang lebih besar. Sehingga Kementerian PU akan mendesain ulang dan mengakomodasi kebutuhan ruang tambahan.
"Sebelumnya didesain hanya untuk 48 orang, sekarang sudah ada dua kali lipat, 85 orang anggota DPRD," kata Dewi.
Hasil identifikasi cepat Kementerian PU menunjukkan ada sembilan massa bangunan yang terdampak. Dari jumlah itu, dua di antaranya mengalami kerusakan paling parah, yakni ruang sekretariat di bagian belakang dan gedung utama.
"Yang paling berat ruang sekretariat dan gedung utama. Sisanya rusak ringan sampai sedang," kata Dewi.
Hasil peninjauan juga diketahui gedung utama yang dibangun pada 1978 masih bisa digunakan karena struktur utamanya relatif bertahan. Namun untuk ruang sekretariat, hasil kajian menunjukkan perlu dilakukan rekonstruksi total alias dibangun ulang.
"Kalau sekretariat harus rekonstruksi. Kalau gedung utama masih bisa rehabilitasi berat," tambahnya.
Baca Juga: BPK Sidak Belanja Daerah Sulawesi Selatan, Ini Hasilnya!
Dewi menjelaskan, pekerjaan akan dilakukan secara bertahap. Untuk gedung tower yang hanya mengalami kerusakan ringan, perbaikan dijadwalkan selesai pada Desember 2025.
Gedung tersebut nantinya akan dipakai sementara untuk aktivitas perkantoran sebelum rekonstruksi menyeluruh dimulai.
"Tower kami perbaiki dulu, mudah-mudahan Desember sudah bisa dipakai," jelas Dewi.
Sedangkan untuk gedung utama, perbaikan diperkirakan baru bisa rampung pada akhir 2026. Hal ini karena bangunan lama tidak memiliki As-built drawing, sehingga tim teknis perlu membuat desain ulang dari awal.
Sementara itu, untuk mengetahui tingkat kerusakan struktur lebih dalam, Direktur Bina Teknik akan melakukan kajian lanjutan selama dua minggu hingga satu bulan ke depan.
"Karena dibangun tahun 70-an, dokumen teknis tidak ada. Jadi harus desain ulang. Analisis struktur juga akan dilanjutkan ahli," katanya.
Kata Dewi, kebutuhan anggaran rehabilitasi ringan hingga sedang diperkirakan mencapai Rp99 miliar. Namun, untuk pembangunan ulang gedung sekretariat dan perbaikan berat gedung utama, angka pastinya masih dihitung.
"Kami baru berhitung untuk kerusakan ringan sampai sedang. Untuk rekonstruksi masih dihitung," ujarnya.
Selain dana dari APBN, pemerintah provinsi juga memiliki peluang untuk mengajukan klaim asuransi. Klaim itu nantinya akan disesuaikan penggunaannya agar tidak tumpang tindih dengan anggaran dari pusat.
"Kami tunggu informasi dari pemprov berapa klaimnya dan mau dimanfaatkan untuk apa. Misalnya untuk furniture, maka kami tidak perlu lagi adakan itu," jelas Dewi.
* Prioritaskan Standar Keamanan
Kementerian PU juga menyoroti aspek keamanan bangunan. Mengingat gedung DPRD Sulsel didirikan pada era 1970-an, banyak standar konstruksi saat itu sudah tidak sesuai dengan regulasi terbaru. Salah satunya terkait ketahanan gempa.
"Kalau sekarang skala gempa sudah harus sembilan. Tahun 70-an tentu belum. Jadi struktur perlu diperkuat," tutur Dewi.
Selain itu, fasilitas penunjang keamanan seperti hidran dan gedung evakuasi akan ditambahkan. Hal ini dianggap penting untuk mengantisipasi potensi kebakaran atau bencana lain di masa mendatang.
Kementerian PU sendiri menargetkan pengerjaan rehabilitasi ringan selesai tahun ini. Sedangkan rehabilitasi berat dan rekonstruksi penuh kemungkinan baru rampung pada 2027 mengingat kompleksitas pekerjaan dan kebutuhan desain ulang yang menyeluruh.
"Kami butuh waktu dua tahun anggaran, 2026-2027 untuk menyelesaikan semua," kata Dewi.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Ratusan Hektare Lahan Tambang Nikel di Sulawesi Tenggara Disita Negara
-
53 Tersangka Kerusuhan Makassar: Polisi Buru Dalang di Balik Layar!
-
Cek Fakta: Benarkah Stevia Berbahaya Jika Dikonsumsi Jangka Panjang?
-
Mertua Gubernur Jatim Wafat, Andi Sudirman Sampaikan Duka Cita
-
Kementerian PU Janji Bangunan Baru DPRD Makassar Anti Gempa dan Kebakaran