Pemprov Sulsel Usul Rp233 Miliar untuk Bangun Ulang Gedung DPRD

SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan anggaran sebesar Rp233 miliar ke pemerintah pusat. Untuk pembangunan kembali gedung DPRD Sulsel yang terbakar dalam kerusuhan, Jumat, 29 Agustus 2025.

Diketahui, api melalap habis seluruh ruangan paripurna, ruang rapat banggar dan ruang fraksi di gedung yang terletak di jalan Urip Sumoharjo itu.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan perhitungan kebutuhan anggaran sudah dilakukan. Usulan itu segera diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Nanti kita ajukan, sudah dihitung, sekitar Rp233 miliar untuk DPRD provinsi. Kita akan ajukan ke Kementerian PU dan sudah ada template yang diberikan untuk standar-standar pengusulan. Tinggal menunggu persetujuan pusat," kata Andi Sudirman di rumah jabatannya, Kamis, 4 September 2025.

Menurutnya, anggaran itu khusus untuk gedung DPRD Provinsi Sulsel. Sementara Pemkot Makassar akan menghitung sendiri kebutuhan untuk perbaikan fasilitas pemerintah kota yang juga terdampak dalam kerusuhan.

Sudirman menjelaskan, sebelum pembangunan ulang dimulai, anggota DPRD Sulsel tetap bisa menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan opsi relokasi sementara. Ia menyebut ada sejumlah gedung yang bisa dipakai bersama agar kegiatan dewan tetap berjalan.

"Kita kasih beberapa opsi, misalnya sharing dengan Gedung PU di Pettarani, dengan Dishub, atau dengan Disdag. Nanti kita lihat kondisi mana yang lebih siap supaya tidak banyak biaya rehabilitasi," jelasnya.

Selain itu, sebagian pegawai DPRD yang sudah terbiasa dengan sistem kerja jarak jauh bisa kembali melaksanakan work from anywhere (WFA) agar beban operasional tidak terlalu berat.

"Pada prinsipnya untuk sementara masih ada kantor yang bisa kita sharing. Beberapa teman yang sudah WFA bisa bergantian sekarang," tambahnya.

Baca Juga: Gubernur Sulsel-BPOM Teken MoU Hibah Lahan dan Pendirian Politeknik Rp1,7 Triliun

Sepekan setelah kerusuhan yang memicu pembakaran sejumlah fasilitas pemerintah, termasuk gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar, Gubernur menegaskan kondisi Sulsel mulai kondusif.

Penyampaian aspirasi mulai membaik pasca Presiden RI, Prabowo Subianto dan pimpinan DPR RI membuat beberapa keputusan yang berpihak ke rakyat. Seperti pencabutan tunjangan DPR dan pembahasan segera UU Perampasan Aset.

Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat meredakan keresahan publik sekaligus mencegah kerusuhan serupa terjadi di kemudian hari.

Sudirman mengakui, kerusuhan yang terjadi pekan lalu sempat menunda sejumlah agenda penting, termasuk rapat paripurna DPRD terkait pengesahan APBD. Hal ini otomatis berdampak pada kelancaran program pembangunan.

"Kalau secara jangka pendek, dampaknya terasa di lalu lintas, kegiatan bisnis, pengadaan barang dan jasa, juga kegiatan pemerintahan yang tertunda. Beberapa paripurna harus ditunda, padahal itu penting sekali karena terkait APBD," ujarnya.

Meski demikian, distribusi barang kebutuhan pokok di Sulsel dipastikan tetap berjalan lancar berkat adanya alternatif jalur transportasi, termasuk tol dan jalan utama.