Pemprov Sulsel Ungkap Nasib Bandara Toraja: Ditutup atau Subsidi Terus?

SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menegaskan, Bandara Toraja di Tana Toraja, Sulawesi Selatan tidak akan lagi mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah.

Pernyataan ini muncul setelah sejumlah rute penerbangan ditutup karena minim penumpang. Desakan sejumlah pihak agar pemerintah turut menopang operasional penerbangan menuju wilayah tersebut juga terus disuarakan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengatakan, memberikan subsidi terus menerus pada suatu bandara bukanlah solusi jangka panjang.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti warung yang terus hidup karena bantuan orang lain.

"Sehatkah suatu bandara kalau selalu menggantungkan subsidi? Analoginya begini, ada orang buka warung. Mana lebih baik, kau tutup warungmu, atau selalu meminjam sama orang untuk menghidupkan warung ini?" ujarnya, Senin, 28 Juni 2025.

Ia menambahkan, masyarakat utamanya dari Makassar lebih memilih naik bus dibanding naik pesawat. Selain harga tiket yang lebih murah, kenyamanan juga jadi faktor utama.

"Naik bus sleeper. Tidur sampai Toraja. Lebih nyaman, bisa dinikmati," katanya.

Kata Jufri, subsidi penerbangan dari Pemprov Sulsel masih tersedia. Namun tidak diperuntukkan untuk Bandara Toraja.

"Subsidi itu ada, tapi tidak mungkin untuk Buntu Kunik (Bandara Toraja). Subsidi untuk jalur penerbangan seperti Makassar–Selayar, Bone–Kolaka, dan Makassar–Bua (Luwu)," jelasnya.

Baca Juga: Apa Kabar Bandara Buntu Kunik Toraja? Setelah Diresmikan Jokowi

Jufri menyebut persoalan sepinya penumpang tak melulu soal harga tiket yang mahal. Faktor utamanya, kata dia, adalah tidak adanya penerbangan langsung (direct) dari Makassar ke Toraja.

Maskapai bahkan terpaksa harus membuat trayek ‘gemuk’ atau rute kombinasi agar tetap bisa beroperasi.

"Jumlah penumpang tidak sesuai dengan biaya operasional. Makanya maskapai mengambil rute lain dulu, baru ke Toraja. Ini yang disebut subsidi silang," tambahnya.

Anggota DPRD Tana Toraja Randan Sampetoding sendiri mendorong Pemkab agar berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel untuk kembali mensubsidi penerbangan di Bandara Toraja.

Ia menilai, dukungan pemerintah provinsi sangat krusial agar bandara yang dibangun dengan dana besar tersebut tidak mubasir.

"Untuk mempertahankan penerbangan masuk Tana Toraja, satu-satunya jalan adalah kita harus dukung kebijakan Pemda untuk subsidi penerbangan," ujar Randan.

Menurut anggota Komisi III DPRD Tana Toraja itu, bandara tersebut seharusnya menjadi pintu gerbang pariwisata yang vital bagi wilayah pegunungan Sulsel. Tanpa penerbangan reguler, maka daya tarik wisatawan juga ikut berkurang.

"Bandara ini dibangun dengan anggaran negara. Mubasir dan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Transportasi udara itu kebutuhan mendesak karena jarak dari Makassar yang jauh," tambahnya.

Selain mendorong subsidi dari kabupaten, Randan juga mengusulkan agar Pemkab Tana Toraja aktif melakukan lobi ke Pemprov Sulsel agar subsidi kembali diberikan.

Ia menyebut, Pemprov pernah menyalurkan dana subsidi melalui APBD provinsi di tahun-tahun sebelumnya.

Tak hanya bergantung pada subsidi, Randan menekankan pentingnya terobosan dan inovasi dari pemerintah daerah agar Bandara Toraja kembali ramai. Ia menyarankan promosi wisata dan peningkatan fasilitas menjadi prioritas.

"Promosi penerbangan harus digencarkan. Perkenalkan objek-objek wisata menarik. Sarana dan prasarana bandara juga harus ditingkatkan agar wisatawan tertarik datang," harapnya.

Subsidi Penerbangan Rp21 Miliar

Pemprov Sulsel telah menganggarkan Rp21 miliar untuk subsidi penerbangan pada tahun 2025. Alokasi itu untuk menyasar lima rute penerbangan, yakni Makassar-Selayar, Makassar-Bone, Bone-Kendari, Makassar-Masamba, dan Masamba-Sorowako.

Pemprov mulanya menargetkan subsidi penerbangan beroperasi mulai April. Namun, hingga Juli, ini belum satu pun rute yang telah berkontrak.

Belum ada maskapai yang menyatakan kesiapan secara penuh untuk mengambil layanan penerbangan subsidi tersebut.

Padahal, Sulsel terkoneksi merupakan salah satu visi dan program prioritas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wagub Fatmawati Rusdi.

Terakhir kali subsidi penerbangan berlangsung adalah tahun 2023. Saat itu nilai kontraknya Rp19 miliar bekerja sama dengan maskapai Susi Air.

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Erwin Terwo mengatakan, beberapa rute segera mulai beroperasi. Pertemuan dengan maskapai mulai digagas.

Misalnya, Pemprov Sulsel akan bertemu dengan PT Vale membahas kerja sama dengan Pelita Air untuk rute Makassar - Sorowako.

"Sementara masih dalam progres. Untuk sementara sedang proses, kita menunggu pertemuan dengan PT Vale mungkin akhir bulan ini akan ada pertemuan dengan Pelita Air. Termasuk juga PT Vale, karena Pelita Air ini dijadwalkan mungkin minggu depan akan menandatangani kontrak dengan PT Vale," ujar Erwin.

Erwin menjelaskan kendala saat ini adalah terjadi kekurangan unit pada pesawat tipe ATR 42. Tipe pesawat itu yang rencananya digunakan agar bisa menampung lebih banyak penumpang.

Prinsip subsidi selain meningkatkan aksesibilitas masyarakat dengan bantuan biaya, juga harus memperhatikan keberlangsungan maskapai.

"Dan pesawat itu juga kita rencanakan akan digunakan. Memang sekarang ini persoalannya adalah pesawat itu agak sulit didapat. Jadi khusus untuk ATR 42, sesuai informasi dari beberapa maskapai, kendalanya adalah kekurangan unit. ATR 42 ini memang cukup langka sekarang," beber Erwin

Pesawat ATR 42 menjadi barang langka. Kata Erwin, beberapa suku cadangnya juga sulit ditemukan. Ada juga imbas dari konflik Rusia - Ukraina sebab onderdil pesawat tersevut diproduksi di sana.

Pemprov Sulsel juga menjajaki kerja sama dengan Pemprov Sulbar untuk cost share dalam sebuah rute penerbangan Makassar - Mamuju.

Diketahui bahwa Pemprov Sulbar baru saja menandatangani MoU dengan Batik Air dengan menggunakan pesawat Boeing 737 dan kapasitas penumpang lebih dari 100 orang.

Program subsidi penerbangan menjadi inisiatif strategis yang dirintis sejak periode pertama kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman.

Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan stimulus biaya kepada maskapai untuk membuka atau mempertahankan rute-rute vital yang masih belum dilayani secara komersial penuh.

Upaya ini pun telah memberi dampak positif terhadap perekonomian lokal dan meningkatkan aksesibilitas wisatawan maupun pelaku usaha.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing