Gubernur Sulsel Surati Prabowo, Minta Evaluasi Tambang Emas Raksasa di Luwu

SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengambil langkah tegas dengan menyurati Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Untuk meminta evaluasi terhadap izin sistem pertambangan terbuka (open pit) yang digunakan oleh PT Masmindo Dwi Area di Kabupaten Luwu.

Surat resmi tersebut dikirim pada pertengahan April 2025, sebagai bentuk kepedulian terhadap potensi dampak lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang adil dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya kepada media, Kamis (3/7/2025), Gubernur Andi Sudirman menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal investasi, melainkan menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.

Baca Juga: Bagaimana Menjamin Mutu Sekolah Rakyat Presiden Prabowo?

“Kami telah bersurat ke Bapak Presiden Prabowo untuk meminta evaluasi izin pertambangan dengan sistem open pit oleh PT Masmindo, dampak lingkungannya, serta bagaimana pengelolaan sumber daya alam berpihak pada BUMD dan pelaku lokal,” ujarnya.

Permintaan evaluasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Sulsel mengambil posisi kritis terhadap kegiatan eksploitasi yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekologis, terutama di kawasan pegunungan Luwu yang dikenal rawan longsor dan memiliki fungsi hidrologis penting bagi daerah sekitarnya.

Sistem open pit atau tambang terbuka kerap menuai sorotan karena dampaknya yang masif terhadap bentang alam dan kualitas air tanah.

Lebih lanjut, Andi Sudirman menyebutkan bahwa hingga kini belum ada tindak lanjut konkret terkait kerja sama antara PT Masmindo dan BUMD Sulsel, PT Sulsel Citra Indonesia (SCI), khususnya dalam hal sistem pertambangan yang akan digunakan.

Ia menegaskan bahwa semua kerja sama harus melalui kajian yang matang serta mengedepankan kepentingan daerah.

Baca Juga: Rp 650 Miliar untuk Pembangunan Stadion Sudiang, Gubernur Sulsel: Tahun Ini Mulai

Diketahui, PT SCI merupakan BUMD yang cukup aktif dalam menjalin kerja sama strategis dengan berbagai perusahaan nasional.

Perusahaan ini telah memiliki saham di tiga blok tambang nikel di Luwu Timur, participating interest di PT Sengkang Energy, serta saham bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Peran aktif SCI menunjukkan keseriusan Pemprov dalam mendorong pendapatan asli daerah dari sektor-sektor strategis, termasuk pertambangan dan energi.

Namun, Gubernur Andi Sudirman mengingatkan bahwa pencarian pendapatan baru oleh BUMD tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Ia menegaskan akan memanggil direksi PT SCI untuk meminta klarifikasi terkait hubungan mereka dengan PT Masmindo dan rencana eksploitasi tambang emas tersebut.

"Memang BUMD Provinsi lagi gencarnya mencari sumber pendapatan tambahan. Tapi khusus dengan PT Masmindo kami akan panggil direksinya. Terkait system open pit sampai sekarang belum ada hasil evaluasi atau arahan dari pemerintah pusat sehingga belum ada gambaran,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemprov Sulsel tidak akan mengambil keputusan gegabah sebelum ada arahan dan hasil kajian yang jelas dari pemerintah pusat.

Evaluasi mendalam terhadap izin tambang dan dampaknya menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan di Sulsel tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.

Tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah Gubernur Andi Sudirman juga mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pegiat lingkungan dan akademisi, yang mendesak agar izin-izin tambang di Sulsel dievaluasi menyeluruh dan lebih mengedepankan model pertambangan yang berkelanjutan serta inklusif.

Dengan adanya surat resmi kepada Presiden, diharapkan akan muncul kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah pusat dalam mengatur praktik pertambangan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Pemerintah provinsi menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan tanpa menutup pintu bagi investasi yang bertanggung jawab.