Ekonomi Sulsel Tidak Baik-Baik Saja? BI Ungkap Ancaman Nyata Ini

SuaraSulsel.id - Meski mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87 persen pada triwulan I 2025, perekonomian Sulawesi Selatan tidak berada dalam posisi yang benar-benar aman.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Direktur Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Dhonny Iwan Kristianton kepada media baru-baru ini.

Bank Indonesia menilai mesin utama penggerak pertumbuhan di provinsi ini tengah melambat. Masalah diperparah dengan risiko resiprokal Tiongkok-Amerika Serikat.

"Perekonomian kita di Sulawesi tumbuh tipis dan itu tidak baik-baik saja," ucapnya.

Baca Juga: Jangan Tertipu! Ini 5 Tips Aman Transaksi QRIS dari Bank Indonesia

Kata Dhonny, ancaman paling nyata datang dari dinamika geopolitik global terutama kebijakan tarif dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali mengenakan tarif resiprokal terhadap produk-produk impor. Termasuk Tiongkok.

Tarif ini bahkan mencapai angka 145 persen untuk Tiongkok yang secara tidak langsung ikut menggerus ekspor Indonesia termasuk dari Sulsel.

"Ekspor terbesar Indonesia memang bukan langsung ke Amerika, tapi banyak melalui Tiongkok. Saat Tiongkok terdampak, kita pun akan terkena imbasnya, termasuk ekspor dari Sulsel," jelasnya.

Selama ini, Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu provinsi dengan nilai ekspor terbesar ke Tiongkok, terutama dari sektor rumput laut dan nikel.

Namun sejak awal tahun, ekspor kedua komoditas tersebut mengalami pelemahan. Beberapa produsen nikel bahkan menurunkan kapasitas produksi seiring permintaan yang melemah dan tekanan harga global.

Baca Juga: Luas Wilayah Sulsel Berkurang Ribuan Kilometer, Jadi Milik Siapa?

Kondisi ini pun berdampak langsung pada kinerja fiskal daerah.

"Penerimaan fiskal kita mengalami penurunan, sementara ekspor melambat. Termasuk ekspor dari nikel yanh selama ini tinggi, melambat," ucapnya.

Kata Dhonny, di tengah pelemahan sektor industri dan ekspor, pertanian justru menjadi tulang punggung utama perekonomian Sulsel.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,78 persen. Naik tipis dari 5,18 persen di tahun sebelumnya.

Namun, pertumbuhan ini sebagian besar disumbang oleh sektor pertanian, bukan manufaktur atau perdagangan.

"Pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh pertanian yang masih kuat. Kita bertahan karena pertanian," sebutnya.

Dhonny menambahkan, inflasi di Sulsel juga masih cukup terkendali.

Pada April 2025, tingkat inflasi di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 1,75 persen, bahkan mencatat deflasi sebesar 0,34 persen dalam sebulan.

Namun, Parepare mencatat inflasi tahunan tertinggi di Sulsel. Yakni 2,69 persen, meningkat 0,64 persen dibanding tahun lalu.

Menurut Dhonny, tingginya inflasi di Parepare lebih disebabkan oleh karakter wilayah yang bukan merupakan daerah produksi. Melainkan daerah konsumsi yang bergantung pada distribusi barang dari wilayah lain.

Secara umum, proyeksi pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi diperkirakan naik dari 6,3 persen menjadi 6,4 persen.

Cukup lumayan dibanding pulau Jawa, Bali, Maluku dan Papua yang justru mengalami konstraksi.

Kata Dhonny, penopang ekonomi nasional di tengah gejolak global dan geopolitik saat ini hanya Sumatra dan Sulawesi.

Namun, kontribusi Sulawesi Selatan terhadap angka ini tergolong moderat.

Dengan mesin pertumbuhan yang melambat dan ekspor yang tidak sekuat dulu, ekonomi Sulsel dinilai belum benar-benar aman.

"Risiko global masih sangat besar dan ekonomi kita belum cukup aman," tegasnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BI Sulsel, Wahyu Purnama menekankan bahwa perang yang terjadi di Timur Tengah dan Eropa bukan hanya mengancam stabilitas keamanan global, tetapi juga berpotensi memperparah inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional hingga daerah.

"Perang Ukraina-Rusia saja sudah membuat inflasi dunia naik tajam. Sekarang muncul lagi konflik Israel-Iran yang jika membesar dan melibatkan sekutu-sekutu mereka, bisa berdampak luar biasa terhadap harga minyak dan emas dunia," kata Wahyu.

Ia menyebut, jika situasi ini berkembang menjadi konflik bersenjata nuklir, dampaknya bisa mengancam seluruh negara, bukan hanya ekonomi.

"Satu bom nuklir saja bisa meluluhlantakkan satu negara. Amerika memiliki sekitar 5.200 senjata nuklir, Rusia bahkan lebih dari 5.800. Kalau satu saja dijatuhkan, itu kiamat ekonomi," tegasnya.

Menurut Wahyu, Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global tidak bisa luput dari efek domino konflik global. Salah satu potensi dampaknya adalah meningkatnya harga energi dan barang kebutuhan pokok, yang berujung pada inflasi tinggi.

"Jika Selat Hormuz ditutup karena perang, harga minyak dunia akan melonjak. Itu akan berdampak langsung pada harga domestik dan mengganggu stabilitas ekonomi kita, termasuk Sulawesi Selatan," katanya.

Ia menambahkan, meski inflasi di Sulsel saat ini masih terjaga di kisaran 2 persen hingga Mei 2025, namun gejolak global tetap menjadi ancaman serius.

Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada 2029, diperlukan upaya luar biasa di berbagai sektor, termasuk manufaktur, pertanian, pertambangan, perdagangan, dan konstruksi.

Sulsel sendiri mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen di 2024, namun angka ini masih jauh dari capaian era 2013-2014 yang pernah mencapai 8,3 persen.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing