Cita-cita di balik pembentukan tim ini amat besar--untuk menjadikan Ndikosapu sebagai desa pertama di Kabupaten Ende yang mandiri dan layak untuk anak.
Sedikitnya mereka harus memenuhi 16 indikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mewujudkan harapan itu.
Dalam hal ini tugas mereka adalah bagaimana memerangi kebiasaan para orang tua yang cenderung menelantarkan anak ketika sedang bekerja hingga asupan gizinya tak terpenuhi dengan baik.
Lalu menghentikan kebiasaan mendidik anak dengan cara-cara yang kasar bahkan kontak fisik, dan memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak.
Mosalaki menanggapi kebutuhan ini dengan serius. Fokusnya kini adalah memastikan semua anak bersekolah, memiliki akses layanan kesehatan, dan tumbuh dengan mental kuat, yang tidak mudah tergoda oleh pergaulan bebas atau tindakan yang melanggar adat dan hukum negara.
Namun, tantangannya besar. Angka partisipasi sekolah masih rendah. Selain jarak sekolah yang jauh, banyak anak belum memiliki akta kelahiran.
Pendataan terakhir menunjukkan 30-40 persen anak belum memilikinya, padahal dokumen ini penting untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
“Saya tidak apa tertinggal, tapi masyarakat jangan. Harus ada satu dua yang jadi orang sukses. Sekolah dan kesehatan ini penting. Tapi kalau anak-anak tidak punya akta, bagaimana bisa lanjut sekolah atau berobat?” kata Antonius.
Ndikosapu dihuni sekitar 127–130 kepala keluarga. Akses jalan tetap jadi tantangan. Berada pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut dan kontur perbukitan, jalan di desa ini mudah rusak dan rawan longsor.
Baca Juga: Rahasia Desa Wunut Klaten Berdaya dengan BRI dan Sejahterakan Warganya
Bila bencana terjadi, satu-satunya pilihan adalah berjalan kaki atau naik motor. Pilihan yang sungguh melelahkan untuk menuju ke pasar atau sekolah yang berjarak sekitar 15 kilometer di kecamatan itu.
Namun, keterbatasan itu tidak menghentikan langkah mereka. Salah satu terobosan besar adalah memanfaatkan internet satelit secara swadaya.
Bagi mereka, internet bukan soal gaya hidup, tapi kebutuhan mendesak.
Kini anak-anak dapat belajar daring dan mudah mencari referensi pelajaran yang mereka inginkan. Pemerintah desa juga lebih mudah mengelola administrasi.
Bahkan, pemuda mulai memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan hasil tani, tenun, dan budaya lokal mereka.
“Yang lebih penting, kami bisa belajar dan memperkuat apa yang bisa kami lakukan dan kami punya,” kata Antonius sambil tersenyum.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
DPRD Sulsel Minta Proyek PSEL Makassar Dihentikan
-
Nekat Palsukan Tanda Tangan Demi Bantuan Pompa Air, Karier Politik Kader PDIP Selayar Tamat
-
21 DPD II Golkar Klaim Tetap Solid untuk Appi, Bisakah IAS Membalikkan Keadaan?
-
Pengakuan Mengejutkan Suami Bupati Gowa: Istri Selingkuh dengan Konsultan Politik
-
Diserang Pansus Hak Angket, Bupati Gowa Husniah Talenrang: Jangan Sentuh Ranah Pribadi Saya