Gubernur Sulsel Geram: Wisuda TK-SMA Jangan Jadi Pungutan Liar! PR Juga Dihapus!

SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengingatkan para kepala sekolah dan guru dari PAUD hingga SMA/SMK. Untuk tidak menjadikan acara wisuda sebagai beban tambahan bagi orang tua siswa.

Hal ini ia sampaikan seusai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, 2 Mei 2025.

"Saya pada prinsipnya, tolong jangan bebani orang tua siswa," tegas Andi Sudirman.

Menurutnya, tradisi wisuda yang selama ini dilakukan oleh sekolah dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA bukanlah suatu keharusan.

Baca Juga: Selamat Hari Pendidikan Nasional! Yuk, Rayakan Klaim Saldo Dana Kaget Hari Ini

Diketahui, sejumlah orang tua mengeluhkan terkait pungutan biaya wisuda yang kerap dianggap memberatkan.

Bahkan di beberapa sekolah mewajibkan siswanya membayar Rp700 ribu untuk mengikuti acara tersebut.

Sudirman menegaskan, wisuda secara formal hanya diwajibkan bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Namun, ia mempersilahkan jika sekolah ingin menggelar tradisi seperti itu, tapi secara sukarela. Ia meminta agar tidak dijadikan kewajiban.

"Kalau ada sukarelawan, ya tergantung orang tuanya dan sekolah. Tapi jangan sampai jadi kewajiban. Tidak ada di aturan yang mewajibkan acara-acara seperti itu. Sarjana memang harus, tapi di sekolah tidak ada (aturan) begitu," ujarnya.

Baca Juga: SPMB 2025 Sulsel: Kuota Domisili Berkurang, Afirmasi Ditambah

Selain menyoroti wisuda, gubernur juga menyinggung soal kebiasaan guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa.

Kata Sudirman, praktik pemberian PR justru membebani siswa maupun orang tua.

"(Selama) saya Gubernur, tidak boleh ada PR. Yang susah itu orang tuanya, karena anaknya sudah capek. Dari jam delapan sampai jam empat sore di sekolah. Tugas tidak selesai-selesai," sebutnya.

Ia menambahkan, sistem full day school sudah menyita sebagian besar waktu siswa. Karena itu, ia menekankan pentingnya memberi ruang istirahat dan waktu bermain bagi anak-anak.

Sudirman menyebut, kegiatan belajar seharusnya cukup dilakukan di sekolah saja.

"Tolong, kalau bisa, habis salat isya mereka tidur. Besoknya sekolah lagi. Jangan sampai anak-anak kehilangan masa kecil dan waktu istirahat mereka," ucapnya.

Larangan Wali Kota

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin meminta seluruh sekolah untuk tidak melakukan perpisahan sekolah yang bisa memberatkan orang tua peserta didik.

Appi sapaannya melarang sekolah, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SD untuk melakukan acara wisuda.

Selain itu, dia juga melarang anak sekolah, utamanya peserta didik jenjang SMP yang akan menamatkan sekolah untuk konvoi di jalan usai ujian akhir sekolah atau pengumuman kelulusan.

Larangan itu disampaikan melalui Surat Edaran bernomor 800/2048/S.Edar/Disdik/IV/2025 tersebut dikeluarkan pada 21 April 2025.

"Saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke sekolah. Proses perpisahan yang dilakukan anak SD atau SMP di Makassar dilakukan di sekolahnya saja. Jangan berkeliaran, jangan berkendaraan. Cukup ditutup dengan upacara di sekolah, selesai. Jangan ada lagi kegiatan yang memberatkan orang tua ataupun siswa itu sendiri," ucapnya pekan lalu.

Appi mencontohkan, jenjang PAUD dan SD biasanya melakukan agenda wisuda di hotel. Kegiatan ini sudah jelas membebani orang tua karena butuh biaya untuk mempersiapkan kebutuhan anaknya.

Padahal, menurutnya, kemampuan masing-masing orang tua berbeda. Sehingga kegiatan yang sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pendidikan tidak perlu dijalankan.

"Tidak semua kemampuan orang tua itu sama. Dan tidak semua orang tua bisa datang ke acaranya anaknya. Jadi saya, tidak boleh ada perpisahan di luar kalau membebani orang tua atau siswa," ujarnya.

Jika hal ini masih terjadi, Appi mengaku tak segan untuk mencopot kepala sekolah yang bandel.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing