Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Minggu, 20 April 2025 | 15:33 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman [SuaraSulsel.id]

SuaraSulsel.id - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluruskan informasi yang beredar terkait video pidatonya yang viral.

Menyebut dirinya pernah ditegur Wakil Presiden soal pemberantasan mafia pangan.

Amran menegaskan bahwa pengalaman tersebut terjadi di masa lalu, bukan dalam konteks Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.

“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat ditemui usai menghadiri sebuah acara di Makassar, Jumat 18 April 2025.

Baca Juga: Menteri Pertanian: Petani Kakao, Cengkeh, dan Kelapa Senang Kalau Krisis Ekonomi

Mentan Amran menegaskan, Wapres Gibran justru memberikan dukungan penuh. Terhadap langkah-langkah pemberantasan mafia pangan dan korupsi yang saat ini terus digencarkan oleh Kementerian Pertanian.

“Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan Wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani,” tambahnya.

Mentan Amran menjelaskan bahwa pernyataan dalam video itu ia sampaikan dalam konteks akademik sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional.

“Saya ingin menunjukkan bahwa dalam menghadapi mafia pangan, kita harus berani, dan keberanian itu harus dibarengi dukungan dari pemimpin kita. Dan selama ini, saya mendapat dukungan penuh dari para Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hari ini,” ujarnya.

Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan buah komitmen pemberantasan mafia pangan yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden memberikan hasil signifikan di Kementan.

Baca Juga: Mau Sukses dan Jadi Orang Kaya? Menteri Pertanian: Hindari Kebiasaan Mengeluh

Sepanjang periode sebelumnya, 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran terkait pupuk, hortikultura, peternakan, hingga praktik curang dalam distribusi beras.

“Di internal Kementan pun, lebih dari 1.500 pegawai telah kami kenai demosi dan mutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas. Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, Kementan melanjutkan langkah tegas.

Sebanyak 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan tengah diproses hukum karena merugikan negara dan petani.

Mentan Amran mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan potongan video tersebut untuk memecah soliditas pemerintah.

Load More