Skandal Syahrul Yasin Limpo Meluas: KPK Panggil Salsa Nabila Hardafi

SuaraSulsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang pegawai firma hukum Visi Law Office. Sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Atas nama SNH, karyawan swasta,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Rabu 16 April 2025.

SNH diketahui merupakan pegawai Visi Law Office, Salsa Nabila Hardafi.

Adapun Salsa dipanggil untuk diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Untuk kasus tersebut, KPK sebelumnya sempat memanggil dua orang saksi pada Selasa (15/4).

Dua orang tersebut adalah pegawai Visi Law Office bernama Reyhan Rezki Nata, dan juga Salsa.

Sebelumnya, KPK pada Rabu (19/3), menggeledah Kantor Visi Law Office terkait penyidikan kasus dugaan TPPU dengan tersangka SYL.

Tessa pada Kamis (20/3), mengemukakan bahwa penyidik KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut.

Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/3), mengatakan penyidik menduga SYL membayar jasa Visi Law Office dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi.

Baca Juga: KPK Kejar Aliran Uang Korupsi Kereta Api Sulsel

"Visi Law Office ini di-hire (direkrut) oleh SYL sebagai konsultan hukumnya waktu itu ya, penasihat hukumnya. Nah, kami menduga bahwa uang hasil tindakan korupsi SYL itu digunakan untuk membayar (jasa)," kata Asep.

Visi Law Office merupakan tempat kerja dari mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang, dan pengacara Donal Fariz. Adapun mantan pegawai KPK Febri Diansyah sempat bekerja di sana.

Visi Law Office sempat menjadi kuasa hukum yang mendampingi Kementerian Pertanian, termasuk SYL, ketika kasus dugaan korupsi tersebut masih tahap penyelidikan oleh KPK.

Pegawai Firma Hukum Visi Law Office

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dua orang pegawai firma hukum Visi Law Office terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Pemanggilan atas nama RRN, karyawan swasta; dan SN, karyawan swasta," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan di Jakarta.

RRN diketahui merupakan Reyhan Rezki Nata, sedangkan SN adalah Salsa Nabila. Pemeriksaan keduanya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sebelumnya, KPK pada Rabu (19/3), menggeledah Kantor Visi Law Office terkait penyidikan kasus dugaan TPPU dengan tersangka SYL

Tessa pada Kamis (20/3), mengemukakan bahwa penyidik KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut.

Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/3), mengatakan penyidik menduga SYL membayar jasa Visi Law Office dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi.

"Visi Law Office ini di-hire (direkrut) oleh SYL sebagai konsultan hukumnya waktu itu ya, penasihat hukumnya. Nah, kami menduga bahwa uang hasil tindakan korupsi SYL itu digunakan untuk membayar (jasa)," kata Asep.

Visi Law Office merupakan tempat kerja dari mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang, dan pengacara Donal Fariz. Adapun mantan pegawai KPK Febri Diansyah sempat bekerja di sana.

Visi Law Office sempat menjadi kuasa hukum yang mendampingi Kementerian Pertanian, termasuk SYL, ketika kasus dugaan korupsi tersebut masih tahap penyelidikan oleh KPK.

Tindak Pidana Pencucian Uang

TPPU adalah singkatan dari Tindak Pidana Pencucian Uang. TPPU adalah upaya menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kejahatan.

Agar terlihat seperti uang yang legal atau sah. Jadi, uang hasil kejahatan dicuci dulu supaya tidak terdeteksi sebagai hasil kriminal.

Contoh kejahatan asal yang sering dikaitkan dengan TPPU. Korupsi, Narkoba, Perdagangan manusia, Penipuan, Kejahatan pajak, dan lain-lain.

Bagaimana proses "pencucian uang" biasanya dilakukan? Proses TPPU biasanya terjadi dalam 3 tahap utama:

1.Placement (penempatan):

Uang hasil kejahatan dimasukkan ke sistem keuangan, misalnya ditaruh di rekening bank atau dibelikan aset.

2.Layering (pelapisan):

Uang itu diputar, dipindah-pindahkan lewat berbagai transaksi agar jejaknya makin sulit dilacak. Bisa lewat pembelian properti, saham, atau lewat perusahaan palsu (shell company).

3.Integration (penggabungan):

Uang yang sudah “bersih” ini kemudian masuk kembali ke masyarakat dan bisa digunakan seolah-olah itu uang sah, misalnya untuk beli mobil mewah, bangun usaha, atau investasi.

Apa dampak TPPU?

Merusak sistem keuangan dan perekonomian negara. Mendukung keberlanjutan kejahatan, karena pelaku merasa aman menggunakan uang hasil kejahatan. Menyulitkan penegakan hukum.

Di Indonesia, siapa yang mengawasi dan menindak TPPU?

-PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

-KPK, Polri, Kejaksaan, dan lembaga lainnya yang menangani kasus korupsi dan kriminal berat

TPPU juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.