Wali Kota Makassar Siap Hadapi Gugatan Kontraktor Lapangan Karebosi

SuaraSulsel.id - Wali kota Makassar Munafri Arifuddin mengaku siap menghadapi gugatan kontraktor terkait revitalisasi lapangan Karebosi.

Pemkot Makassar baru-baru ini digugat oleh PT Arkindo ke Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan pemutusan sepihak kontrak proyek revitalisasi Kawasan Olahraga Karebosi.

Dalam gugatan tersebut, PT Arkindo menuntut pembayaran ganti rugi atas kerugian yang dialami serta meminta penundaan klaim jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida).

"Ya kita hadapi. Apalagi sudah menggugat ke pengadilan. Sudah, sudah kita dapat (informasinya). Ya kita akan hadapi seperti apa gugatannya," kata Munafri kepada media di Balai kota Makassar, Selasa, 8 April 2025.

Baca Juga: Aklamasi Ketua IKA Fakultas Hukum, Munafri Ajak Unhas Berkolaborasi Bangun Kota Makassar

Appi sapaannya, mengatakan, permasalahan Pemkot dengan pihak ketiga memang harus diselesaikan lewat pengadilan karena tidak ada titik temu. Kedua pihak sama-sama merasa benar.

Jika memang nantinya harus ada pembayaran split atau pembayaran terpisah, maka harus ada dasar hukum lewat putusan pengadilan.

Dengan putusan itu, maka revitalisasi juga bisa dilanjutkan.

Appi menegaskan, pengerjaan Kawasan Olahraga Karebosi harus dilanjutkan. Proyek ini tidak boleh setengah jadi karena salah satu icon kota Makassar.

"Selesainya harus di pengadilan karena ga mungkin selesai dengan lisan ketemu lisan. Ini harus diselesaikan, supaya kalo selesai di pengadilan, pengerjaan bisa dilanjutkan," sebutnya.

Baca Juga: Momen Idulfitri: Munafri Arifuddin Silaturahmi ke Rumah Danny Pomanto

"Bagaimana prosesnya? Apa iya kita mau lihat lagi Karebosi ini mangkrak, saya ga mau. Saya mau lihat Karebosi dilanjut. Ini salah satu icon Kota Makassar yang harus diselamatkan. Bahwa ada gugatan, ya kita selesaikan gugatan itu," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Cabang PT Arkindo Makassar, Thedy Setiawan, menegaskan bahwa pemutusan kontrak tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa mediasi. Hal tersebut menurutnya bertentangan dengan aturan yang berlaku.

"Kami telah menjalankan pekerjaan sesuai kontrak, namun proyek mengalami hambatan karena kesalahan perencanaan yang bukan berasal dari kami. Kami meminta perpanjangan waktu, tetapi ditolak tanpa alasan yang jelas," sebutnya.

Tiba-tiba, kontrak tersebut diputus secara sepihak oleh pemkot. Pihaknya malah dituntut membayar klaim jaminan pelaksanaan.

"Ini tindakan yang tidak adil dan sangat merugikan kami sebagai pelaksana proyek," ungkap Thedy.

Thedy juga menambahkan, bahwa proyek ini seharusnya berjalan sesuai rencana. Namun, ada berbagai faktor eksternal yang jadi penghambat.

Diantaranya, penebangan pohon yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota telat ditebang. Hal tersebut membuat pengerjaan di lapangan sempat terhambat.

Kuasa hukum PT Arkindo, Muhammad Sirul Haq menambahkan, pemutusan kontrak ini melanggar prinsip keadilan dalam pengadaan barang dan jasa. Bahkan sangat merugikan PT Arkindo.

Pihaknya kemudian menggugat Pemkot dengan pasal perbuatan melawan hukum.

"Kami melihat ada unsur perbuatan melawan hukum dalam keputusan ini. Pemutusan kontrak tanpa ada dasar yang kuat dan tanpa adanya proses mediasi menunjukkan bahwa hak klien kami telah dilanggar," ucapnya.

Masalah diperparah dengan PT Asuransi Bumida tetap menuntut pembayaran jaminan pelaksanaan senilai Rp3,1 miliar. Padahal proyek ini masih dalam sengketa.

"Seharusnya klaim ini ditangguhkan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap," tegas Muhammad Sirul.

Mereka menuntut agar hak-hak PT Arkindo dikembalikan, termasuk pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilakukan serta penangguhan pencairan jaminan pelaksanaan oleh Bumida.

Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar, PT Arkindo menyebutkan bahwa proyek ini mengalami keterlambatan akibat kesalahan perencanaan yang dilakukan oleh COT UNHAS selaku konsultan perencana dan PT Yodya Karya (Persero) sebagai pengawas proyek.

Selain itu, hambatan lainnya seperti perizinan penebangan pohon yang belum selesai juga menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan.

Dalam petitumnya, PT Arkindo meminta pengadilan untuk menetapkan bahwa pemutusan kontrak oleh Pemerintah Kota Makassar tidak sah serta memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 7 miliar.

Selain itu, PT Arkindo juga meminta agar dana proyek yang masih tersimpan dalam rekening Pemerintah Kota Makassar tidak dialihkan sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing