Sulsel Pangkas Anggaran Makan Minum Rp87 Miliar & Perjalanan Dinas Rp155 Miliar

SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghapus pengadaan 2 juta box makanan setara Rp87 miliar. Selain itu, anggaran perjalanan dinas sebesar Rp155 miliar juga ikut dipangkas.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pihaknya menyisir APBD sekitar Rp1,5 triliun untuk 2 tahun ke depan sampai APBD kembali normal.

Pemangkasan dilakukan untuk menjalankan program Asta Cita Presiden yang dijadikan visi misi kepala daerah.

"Yang paling penting saya minta tolong tidak ada lagi meng-create (membuat) kegiatan tanpa izin saya. Dan tidak ada kegiatan yang jalan tanpa izin saya," ujar Sudirman, Selasa 4 Maret 2025.

Efisiensi anggaran ini juga menyasar sektor kesehatan. Sudirman meminta seluruh Direktur Rumah Sakit tidak belanja alat kesehatan apapun kecuali sudah dilakukan pengecekan.

"Saya mau pembelian hanya boleh kalau ada approval sistem oleh dokter spesialisnya yang user, tidak ada belanja lagi, mau dibenahi rumah sakitnya supaya lebih bagus," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membentuk tim khusus yang bertugas menganalisa kembali alokasi anggaran yang bisa diefisiensi.

Dalam proses tersebut, kata Sudirman, tim menemukan beberapa porsi anggaran yang dapat direalokasi. Misalnya anggaran makan minum OPD senilai Rp87 miliar setara 2 juta box dan perjalanan dinas senilai Rp155 miliar.

"Banyak dulu saya berhentikan karena masalah penganggaran yang tidak benar. Itu artinya kapasitas dan kapabilitasnya tidak memenuhi target, tidak bersyarat untuk menjadi pejabat. Kepala Sub Bagian program hati-hati," sebutnya.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Ubah Aturan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai

Menurut Sudirman, Asta Cita Presiden wajib ditajamkan melalui program prioritas kepala daerah, termasuk di Sulsel. Sehingga semua program dan belanja OPD dilakukan atas sepengetahuan dirinya.

Saat ini ia ingin format program semua terpusat di Bappelitbangda. Setiap OPD yang hendak mengusulkan kegiatan harus melalui persetujuan gubernur.

Ia pun menegaskan tidak akan berkompromi jika ada pejabat yang melanggar kebijakan tersebut. Sudirman mengaku ia terbuka berdiskusi dengan ASN yang hendak menggelar program kegiatan asal bermanfaat bagi masyarakat.

"Ini program nasional, efisiensi (secara) nasional, mau tidak mau harus tegak lurus. Sekarang tidak ada pilihan. Presiden bilang akan selesaikan, tertibkan sebulan dan dua bulan. Sebelum giliran kita cek semua," sebutnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing