Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Selasa, 28 Januari 2025 | 11:15 WIB
Ilustrasi ChatGPT kepala daerah di Sulawesi Selatan dengan latar belakang yang menunjukkan kekayaan mencolok, termasuk kepemilikan kapal laut dan simbol kemewahan lainnya [SuaraSulsel.id/Muhammad Yunus]

9. Enrekang

Bupati kabupaten Enrekang terpilih Yusuf Ritangnga melaporkan harta kekayaannya senilai Rp6,8 miliar. Sedang wakilnya, Andi Tenri Liwang La Tinro sebesar Rp1,4 miliar

10. Tana Toraja

Bupati terpilih di Tana Toraja Zadrak Tombeg mencatatkan hartanya mencapai Rp19,7 miliar. Sementara wakilnya, Erianto Laso' Rp3,6 miliar

Baca Juga: Sering Pamer Hidup Mewah, Viral Penampakan Mira Hayati Pakai Baju Tahanan

11. Maros

Sang bupati Petahana Chaidir Syam punya harta Rp7,8 miliar. Sementara wakilnya Mutazim Mansyur memiliki kekayaan sebesar Rp1,1 miliar

12. Luwu

Di kabupaten Luwu, bupati terpilih Patahuddin mencatat kekayaan sebesar Rp6,5 miliar. Sedang wakilnya, Muhammad Dhevi Bijak punya kekayaan Rp1,6 miliar.

13. Luwu Utara

Baca Juga: Tidak Menunggu MK, KPU Sulsel Akan Tetapkan 14 Kepala Daerah Terpilih 9 Januari

Bupati terpilih di kabupaten Luwu Utara Abdullah Rahim punya kekayaan Rp14 miliar. Wakilnya, Jumail Mappile melaporkan hartanya sebesar Rp2,8 miliar

4. Luwu Timur

Terakhir di kabupaten Luwu Timur, bupati pemenang Pilkada 2024 adalah Irwan Bachri Syam dengan harta kekayaan mencapai Rp27 miliar. Sedang wakilnya Puspawati Husler punya kekayaan hingga Rp6 miliar.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebelumnya mengatakan, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilakukan dalam tiga gelombang.

Gelombang pertama ditujukan untuk kepala daerah yang pemilihannya tidak bersengketa, gelombang kedua untuk kepala daerah dengan hasil pemilihan yang gugatannya ditolak atau dibatalkan, dan gelombang ketiga untuk kepala daerah dengan hasil pemilihan yang gugatannya diterima dan butuh pemungutan suara ulang atau Pilkada ulang.

"Jadwal pelantikan untuk dua kelompok kepala daerah yang hasil pemilihannya masih bersengketa itu akan disesuaikan dengan hasil sidang MK ataupun hasil pemilihan ulang," kata Bima.

Load More