3 Calon Penjabat Sementara Wali Kota Makassar Usulan Pemprov Sulsel

SuaraSulsel.id - Biro pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan sudah mengusulkan tiga nama pengganti Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar.

Penjabat Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan calon PJs untuk kota Makassar sudah diusulkan pada Selasa, 3 September 2024.

Selain kota Makassar, PJs di 4 kabupaten juga diusul. Diantaranya kabupaten Bulukumba, Luwu Timur, Maros dan Toraja Utara. Walau demikian, Zudan masih enggan menyebut nama-nama yang diusul.

"Sudah diusul (dari) pejabat Pemprov. Ada 15 nama, tapi saya lupa nama-namanya, nanti salah sebut," ujarnya saat dikonfirmasi.

Baca Juga: Canggih dan Mewah! Begini Isi Rumah Sakit Rp2 Triliun di Kota Makassar

Zudan menjelaskan kepala daerah yang terdaftar sebagai bakal calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 diwajibkan mengajukan cuti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bisa cuti bulanan ataupun harian.

"Tapi saya menyarankan agar cuti bulanan. Itu bagus daripada dua hari cuti, 2 hari masuk. Pasti akan ada suara-suara yang tidak enak. Makanya saya apresiasi para kepala daerah yang langsung cuti dua bulan selama masa kampanye," ucap Zudan.

Kemendagri sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.2.1.3/4204/SJ perihal Penegasan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN) bagi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Wali Kota, yang dikeluarkan per 30 Agustus 2024.

Dalam beleid tersebut dijelaskan beberapa ketentuan di dalam UU 10/2016 tentang Pilkada, khususnya mengenai keharusan bagi kepala daerah yang masih menjabat agar menjalani CTLN sebelum masa kampanye dimulai.

Pada ayat (3) ketentuan Pasal 70 UU Pilkada menegaskan: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Baca Juga: Zudan Arif: Digitalisasi Kebutuhan Bukan Pilihan

Kemudian pada ayat (4) UU Pilkada juga mengatur tentang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.