SuaraSulsel.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta aparat penegak hukum (APH) dan Bawaslu mengedepankan pencegahan pelanggaran pidana terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dijadwalkan berlangsung serentak pada tanggal 27 November 2024.
Di hadapan pimpinan kepolisian, kejaksaan, TNI untuk wilayah Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, Hadi meminta mereka menyiapkan langkah-langkah pencegahan. Sehingga jika pelanggaran tetap terjadi, itu dapat cepat tertangani.
"Pemerintah mengimbau agar pencegahan terjadinya tindak pidana juga dikedepankan layaknya semangat untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana sebagai bagian dari upaya preventif. Hal ini merupakan salah satu langkah awal agar seluruh stakeholder Sentra Gakkumdu segera memitigasi terjadinya tindak pidana di daerah rawan," kata Menko Polhukam Hadi dalam pidatonya yang dibacakan oleh Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo saat acara pembukaan Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu untuk Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 27 Juni 2024.
Hadi, dalam pidato yang sama, mencontohkan praktik politik uang merupakan pelanggaran pidana yang kerap terjadi selama tahapan pilkada.
Baca Juga: Tito Karnavian Sentil Sulsel, Hanya Kabupaten Wajo Lunasi Anggaran Pilkada 2024
Terkait dengan itu, Hadi meminta aparat penegak hukum dan Bawaslu juga aktif mengeluarkan imbauan dan mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan uang.
"Itu termasuk money politic yang diancam dengan pidana karena mencegah tentunya akan lebih baik daripada harus menunggu terjadinya tindak pidana," kata Hadi dalam pidatonya yang dibacakan oleh Sugeng saat acara, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Kemenko Polhukam RI.
Dalam acara yang sama, dia juga meminta aparat penegak hukum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanfaatkan Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu untuk menyamakan persepsi terutama terkait dengan norma delik pidana dan pola penanganan tindak pidana terkait dengan pilkada.
"Komunikasi dan koordinasi menjadi kunci penting agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir delik dan penanganan tindak pidana yang dapat membingungkan masyarakat pencari keadilan," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Hadi juga mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan setiap penanganan kasus pidana terkait dengan pilkada bebas dari kepentingan politik.
Baca Juga: KPU Makassar Turunkan 3.735 Pantarlih Coklit Pemilih
"Kekhawatiran masyarakat akan adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum, khususnya saat memasuki musim pilkada harus dijadikan sirene dan pengingat agar aparat penegak hukum terus bekerja secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Menko Polhukam.
Terakhir, Hadi juga meminta aparat penegak hukum ikut menjaga suasana tetap kondusif sehingga Pilkada 2024 dapat berjalan lancar.
Ia juga mengingatkan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu harus bahu-membahu mengawal pelaksanaan pilkada.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pemilihan kepala daerah berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Pemungutan suara untuk Pilkada 2024 itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 November 2024.
Berita Terkait
-
Idenya Bikin Bilik Curhat Panen Hujatan, RK: Yang Mencemooh Memang Tak Stres, tapi yang Diam Banyak
-
Suara Pendukung Anies jadi Rebutan di Pilkada Jakarta, HNW: Tak Perlu Ada Dikotomi Anak Abah atau Bukan!
-
Pramono Blusukan ke 2 Pulau di Kepulauan Seribu, Nelayan Rata-rata Ngeluh Susah Isi BBM
-
Ikut Terseret Kasus Seksis Suswono soal Janda Kaya, Ini Alasan Bawaslu Panggil Pejabat Pemkot Jaksel
-
'Perang Jenderal' Ahmad Luthfi Vs Andika Perkasa: Jokowi Tetap jadi 'King Maker' di Pilkada Jateng?
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
Modus Licik Pengusaha Skincare Makassar Lolos BPOM, Kini Terancam UU Pencucian Uang
-
Sudah Pamer Hasil Lab, Skincare Fenny Frans dkk Malah Dinyatakan Berbahaya Oleh Polda Sulsel
-
Ditangkap di Makassar! Remaja Penikam ODGJ di Pangkep Tak Berkutik
-
Dewan Pers Apresiasi Komitmen BRI Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
-
Praktik Prostitusi Online di Pangkep Terbongkar