Pilkada Serentak 27 November 2024, Masyarakat Diminta Tidak Memilih Karena Uang

SuaraSulsel.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta aparat penegak hukum (APH) dan Bawaslu mengedepankan pencegahan pelanggaran pidana terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dijadwalkan berlangsung serentak pada tanggal 27 November 2024.

Di hadapan pimpinan kepolisian, kejaksaan, TNI untuk wilayah Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, Hadi meminta mereka menyiapkan langkah-langkah pencegahan. Sehingga jika pelanggaran tetap terjadi, itu dapat cepat tertangani.

"Pemerintah mengimbau agar pencegahan terjadinya tindak pidana juga dikedepankan layaknya semangat untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana sebagai bagian dari upaya preventif. Hal ini merupakan salah satu langkah awal agar seluruh stakeholder Sentra Gakkumdu segera memitigasi terjadinya tindak pidana di daerah rawan," kata Menko Polhukam Hadi dalam pidatonya yang dibacakan oleh Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo saat acara pembukaan Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu untuk Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 27 Juni 2024.

Hadi, dalam pidato yang sama, mencontohkan praktik politik uang merupakan pelanggaran pidana yang kerap terjadi selama tahapan pilkada.

Baca Juga: Tito Karnavian Sentil Sulsel, Hanya Kabupaten Wajo Lunasi Anggaran Pilkada 2024

Terkait dengan itu, Hadi meminta aparat penegak hukum dan Bawaslu juga aktif mengeluarkan imbauan dan mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan uang.

"Itu termasuk money politic yang diancam dengan pidana karena mencegah tentunya akan lebih baik daripada harus menunggu terjadinya tindak pidana," kata Hadi dalam pidatonya yang dibacakan oleh Sugeng saat acara, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Kemenko Polhukam RI.

Dalam acara yang sama, dia juga meminta aparat penegak hukum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanfaatkan Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu untuk menyamakan persepsi terutama terkait dengan norma delik pidana dan pola penanganan tindak pidana terkait dengan pilkada.

"Komunikasi dan koordinasi menjadi kunci penting agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir delik dan penanganan tindak pidana yang dapat membingungkan masyarakat pencari keadilan," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Hadi juga mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan setiap penanganan kasus pidana terkait dengan pilkada bebas dari kepentingan politik.

Baca Juga: KPU Makassar Turunkan 3.735 Pantarlih Coklit Pemilih

"Kekhawatiran masyarakat akan adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum, khususnya saat memasuki musim pilkada harus dijadikan sirene dan pengingat agar aparat penegak hukum terus bekerja secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Menko Polhukam.