Mengenang Pemilu 1997: Wartawan Liput Panglima ABRI Periksa Pasukan TNI

SuaraSulsel.id - Foto zaman dahulu atau foto jadul Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung di Lapangan Karebosi Makassar dalam rangka Pengamanan Pemilu 1997 beredar di media sosial.

Foto pemeriksaan pasukan tersebut dibagikan oleh Herman Hafsah mantan jurnalis Metro TV di akun Facebook.

Tampak dalam gambar, Yaser Latif mantan Wartawan Harian Fajar dan sekarang adalah Anggota DPRD Kota Parepare sekaligus Ketua Apersi Sulsel.

Dahlan Dahi mantan wartawan Harian Surya, sekarang CEO Tribun Network, juga berperan sebagai Chief Digital Officer dan Vice President Entertainment News di Kompas Gramedia Group.

Baca Juga: Penyelenggara Pemilu di Gorontalo Utara Dapat Vitamin Gratis

Rusli Sakin mantan Direktur Pemberitaan TVRI Makassar dan Herman Hafsah mantan wartawan Media Indonesia, dan mantan Kepala Biro Makassar dan Senior Produser Metro TV.

"Momen ini adalah pemeriksaan pasukan," kata Herman Hafsah kepada Suara.com, Minggu 11 Februari 2024.

"Masih lekat dalam ingatan," katanya.

Herman Hafsah mengatakan, pengamanan saat itu masih dilakukan oleh pasukan TNI. Polisi hanya membantu pengamanan.

Pada Pemilu 1997, kata Herman, gesekan antara pendukung masih sangat rawan terjadi.

Baca Juga: Wakapolri Agus Andrianto: Wartawan Tidak Boleh Dipidana Jika Beritanya Benar

Bagi wartawan yang meliput juga masih terbatas sarana komunikasinya.

"Sarana telekomunikasi saat itu masih jauh dari yang kita kenal sekarang. Pengiriman naskah berita masih mengandalkan faksimili untuk para koresponden media di ibu kota," kata Herman.

Pengenalan email secara perlahan dimulai, memberikan solusi yang lebih ekonomis dan praktis. Alat komunikasi yang paling populer pada masa itu adalah Pager, yang hanya menyediakan saluran komunikasi satu arah.

"Ponsel atau HP masih dianggap sebagai barang mewah, dengan biaya penggunaan yang cukup mahal, di mana pengguna harus mengeluarkan biaya besar untuk pulsa".

Pemilu 1977 - 1997

Sistim Pemilu tahun 1977 hingga 1997 memilih DPR dan DPRD menganut sistim proporsional dengan Stelsel Daftar yang diikuti hanya 3 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia.