Kementerian PUPR Batal Bangun Stadion Mattoanging: Lahannya Bermasalah

SuaraSulsel.id - Kementerian PUPR mengaku ingin membangun stadion bertaraf internasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun lahan yang akan ditempati ternyata bermasalah hukum.

Hal tersebut dikatakan Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Essy Asiah, di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis, 15 Juni 2023.

Essy mengaku sempat diminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengecek lahan Stadion Mattoanging, yang sebelumnya sudah dibongkar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Niatnya untuk dibanguni stadion megah.

Usut punya usut, lahan itu ternyata bersoal secara hukum. Niat tersebut kemudian batal dilakukan.

"Saat kita ingin tindaklanjuti, ternyata bermasalah. Kita mau lahannya clean and clear. Jangan sampai kita bermasalah (kalau dibanguni)," ujar Essy.

Ia mengaku pihaknya tinggal membangun. Apalagi sebelumnya ini merupakan permintaan dari Komisi V DPR RI.

Namun, mereka tidak mau ambil risiko. Minimal ada payung hukum jika stadion ingin dibangun.

Menurut Essy, cukup disayangkan juga apabila di Sulawesi Selatan tidak punya stadion yang layak. Apalagi, klub sepak bola PSM Makassar baru-baru ini juara Liga 1.

"Lapangannya harus stadion internasional, karena memang Makassar ini sepak bolanya bagus dan suporternya banyak. Hanya saja lahannya perlu kita cek kembali," jelas Essy.

Baca Juga: Kenapa Persik Kediri dan PSM Makassar Lolos ke Liga Champions Asia Tanpa Kualifikasi?

Sementara, Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengaku Stadion Mattoanging hampir pasti tidak akan bisa dibanguni lagi. Lahan itu akan dipermasalahkan secara turun temurun.

"YOSS (Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan) mungkin bisa selesai, tapi kalau ada generasi Mattalatta pasti juga bermasalah," kata Hamka.

Ia pun mengusulkan agar Pemprov Sulsel mencari lahan lain di pinggiran kota. Soal anggaran, Komisi V akan meminta langsung ke Kementerian PUPR.

Hamka juga akan memperjuangkan anggaran stadion di Badan Anggaran DPR RI. Asalkan pemerintah daerah menyiapkan lahan yang siap dan bebas hukum.

"Tapi kan tanahnya harus clean and clear dulu. Soal uang, itu hal kedua, saya anggota Banggar, saya siap perjuangkan anggarannya," kata legislator Partai Golkar itu.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing