SuaraSulsel.id - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) menanggapi desakan segelintir oknum Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI). Meminta agar pengurus DMI pusat untuk segera mengadakan muktamar. Karena berakhirnya masa kepengurusan DMI pusat.
Menurut mantan Wakil Presiden ini. pelaksanaan Muktamar DMI pusat harus mengacu pada aturan yang tertuang dalam dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DMI yang mengatur pelaksanaan muktamar dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah berakhirnya masa kepengurusan.
“Muktamar itu adalah sesuai dengan aturan, dalam aturan itu paling lambat satu tahun setelah berakhir,” ujar JK di Kantor Pusat DMI, Rabu 1 Maret 2023.
Selain itu JK menambahkan alasan penundaan muktamar pengurus pusat DMI itu juga diperkuat oleh keputusan Rapimnas DMI yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022.
Dalam forum tertinggi DMI tersebut pada pada poin 4 menyatakan penundaan pelaksanaan muktamar VIII pengurus DMI yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli-November 2022.
Namun karena kondisi pandemi Covid-19 ditunda menjadi bulan Juli-November 2023. Pada poin yang sama juga mencantumkan karena alasan tahun politik, muktamar bisa ditunda setelah pemilu tahun 2024 .
“Penundaan itu kan ada juga di keputusan Rapimnas tahun lalu (2022) yang dihadiri seluruh pengurus wilayah DMI. Bahwa karena situasi pandemi Covid-19 jadi muktamar bisa kita tunda satu tahun setelah kepengurusan berakhir. Apalagi tahun politik maka bisa saja setelah pemilu baru kita muktamar,” tegas JK.
JK mengingatkan agar pengurus DMI harus berhati-hati terhadap pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan DMI untuk kepentingan politik dan kekuasaan.
Ia menekankan agar DMI bersikap netral untuk menghindari masalah di kemudian hari.
“Kita ingin DMI netral, kita harus hati-hati saya tidak ingin orang intervensi dengan kekuatan, dengan kekuasaan macam-macamlah sehingga terjadi masalah di belakang hari masjid-masjid itu," tegas JK.
Baca Juga: Jusuf Kalla Jenguk Kapolda Jambi, Kondisinya Membaik Pasca Operasi Tulang Belakang dan Tangan
Menutup pernyataannya, JK mengungkapkan tuntutan segelintir oknum pengurus wilayah tersebut pada dasarnya mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah. JK mensinyalir ada yang mendalangi gerakan tersebut.
“Jadi tidak ada masalah tidak ada apa-apa untuk itu, cuman ada saja yang ngerjain ini,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Rp100 Ribu per Tabung! Untung Besar Pengoplos Gas Subsidi di Gowa
-
Cek Fakta: Viral Beras SPHP Meledak Saat Dimasak, Benarkah Plastik?
-
'Saat Pandemi Kami Hampir Mati, Sekarang Dimatikan Birokrasi': 8 Tuntutan Nakes Sulsel
-
Siapa Layak Pimpin Unhas? UGM Uji Kemampuan 6 Bakal Calon Rektor
-
Aplikasi Ini Bikin Warga Sulsel Lebih Mudah Akses Produk Hukum?