SuaraSulsel.id - KPU Provinsi Sulawesi Selatan melansir dari 34 orang bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Sulsel yang akan bertarung pada Pemilu 2024, sebanyak 29 orang di antaranya dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dukungan minimal 3.000 kopian elektronik KTP dengan sebaran 50 persen di 24 kabupaten/kota.
"Bagi yang masih belum memenuhi syarat diberi kesempatan memperbaiki pada masa perbaikan mulai 16 sampai 22 Januari 2023. Kita tetap stand by untuk memastikan berkas perbaikan diajukan bakal calon DPD itu," ujar Ketua KPU Sulsel Faisal Amir di Makassar, Senin 16 Januari 2023.
Ia menjelaskan apabila berkas dukungan kopian e-KTP tidak memenuhi syarat (TMS) maka bisa ditambah sesuai syarat minimal, sedangkan bila BMS diminta untuk segera diperbaiki agar bisa memenuhi syarat (MS) sebelum masa perbaikan verifikasi administrasi kedua ditutup 22 Januari 2023.
Berkas dukungan BMS yang ditemukan saat verifikasi administrasi banyak yang tidak sesuai seperti kopian e-KTP berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan TNI Polri serta tidak sesuai pekerjaan, beda provinsi bahkan NIK tidak terdaftar di Catatan Sipil.
Dari hasil rapat Pleno Verifikasi Administrasi (Vermin) tahap pertama di Makassar, KPU Sulsel melansir lima orang bakal calon MS, dan 29 orang bakal calon lainnya berstatus BMS. Penyelenggara masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas dukungan mulai 16-22 Januari 2023.
Data KPU Sulsel jumlah dukungan e-KTP total dari 34 orang tersebut sebanyak 127.397 lembar. Hanya saja saat di-Vermin tahap satu yang berstatus MS hanya 70.443 lembar.
Untuk dukungan yang berstatus BMS sebanyak 45.853 lembar dan status TMS sebanyak 11.101 lembar kopian e-KTP. Hasilnya, hanya lima bakal calon yang memenuhi syarat.
Lima bakal calon berstatus MS tersebut masing-masing Datu Luwu Maradang Mackulau, anggota DPRD Makassar Al Hidayat Syamsu, Ketua Pemuda Pancasila Sulsel ST Diza Rasyid Ali, tokoh masyarakat Pendeta Musa Salusu dan Abdurrahman. Sedangkan untuk tiga petahana DPD RI masing-masing Tamsil Linrung, Lili Amelia Salurapa serta Andi Muhammad Ihsan berstatus BMS.
Secara terpisah, Ketua Bawaslu Sulsel H La Ode Arumahi menyatakan pihaknya terus melakukan upaya pengawasan terhadap pencatutan nama masyarakat di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk syarat dukungan DPD. Bahkan pihaknya telah mengeluarkan dua kali surat peringatan setelah menemukan dugaan pelanggaran.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Alokasikan Rp28 M Tangani Ruas Jalan Tanabatue - Sanrego - Palattae Bone
"Meskipun kendalanya data ini bersifat nasional, namun kita tetap melaksanakan pengawasan di vermin tahap dua ini. Soal nanti ada kegandaan dukungan dan lainnya tetap ditindaklanjuti pada tahap verifikasi faktual. Kalau ada temuan langsung kami tindaklanjuti," paparnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 Shio Paling Beruntung 29 Oktober 2026: Bisnis Lancar dan Finansial Aman
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Kejahatan Kosmetik di Sulawesi Utara Tertinggi Kedua Nasional
-
10 Pelaku UMKM Difabel di Palu Terima Bantuan Modal Usaha
-
Berapa Harga Jual Maksimal Beras SPHP ? Bulog Awasi Pengoplosan di Kendari
-
Harga Cabai Merah Besar di Jayapura Tembus Rp120 Ribu per Kilogram
-
Gubernur Sulsel Resmikan Jalan Paleteang - Malimpung - Kabere, Akses 800 Ribu Warga Makin Lancar