SuaraSulsel.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) sepanjang tahun 2022 telah memeriksa dan melakukan penagihan kepada 2.698 wajib pajak.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Arridel Mindra mengatakan 2.698 wajib pajak yang telah dilakukan pemeriksaan terdiri dari wajib pajak badan dan orang.
"Untuk wajib pajak badan ada 2.154 dan wajib pajak orang per orang 251 sehingga total ada 2.698 sepanjang 2022," ujarnya, Senin 9 Januari 2023.
Arridel mengatakan pihaknya di DJP dalam pemeriksaan dan penagihan itu menargetkan Rp366,5 miliar dan telah terealisasi Rp375,2 miliar atau secara persentase sebesar 102,36 persen.
Dia menjelaskan wajib pajak badan dengan pemeriksaan khusus (riksus) 912 dan pemeriksaan rutin 529 serta pemeriksaan rutin luar biasa (LB) 713 atau secara keseluruhan 2.154.
Sementara untuk pemeriksaan wajib pajak orang per orang riksus 279, rutin 14 orang dan rutin LB 251, sehingga total sebanyak 544 wajib pajak orang per orang.
"Pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang diperiksa dengan wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT (surat pemberitahuan)," katanya.
Arridel menerangkan target dari penerimaan penagihan sebesar Rp291,1 miliar dan terealisasi Rp306,1 miliar atau tercapai 105,15 persen.
Dari proses penagihan itu, kata dia, pihaknya telah mengeluarkan surat paksa, pemblokiran rekening, penyitaan dan penjualan barang sitaan serta upaya pencegahan.
Baca Juga: Cara Bayar Pajak Kendaraan Online Lengkap, Telat Bayar 2 Tahun STNK Diblokir
Untuk surat teguran, pihaknya menargetkan 67.000 dan yang berhasil dikeluarkan ada 128.531 wajib pajak atau tercapai 191,84 persen. Untuk surat paksa ditarget 20.000 dan terealisasi 22.193 atau tercapai 110,97 persen.
Sementara pada proses pemblokiran ditargetkan 400 dan terealisasi 707 wajib pajak atau tercapai 176,75 persen. Penyitaan ditarget 800, terealisasi 1.043 atau tercapai 130,38 persen.
Pada penjualan barang sitaan wajib pajak, pihaknya menargetkan 120 dan terealisasi 263 atau tercapai 219,17 persen. Untuk upaya pencegahan sendiri pihaknya target 15 dan terealisasi enam wajib pajak atau tercapai 36,67 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Beredar 24 Nama Terseret Kasus BGN, Kuasa Hukum Sony Sonjaya: Nama Itu Sudah Diserahkan ke Penyidik
Pilihan
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
Terkini
-
PMII Makassar Ancam Gelar 'Reformasi Total Jilid II', Ajak BEM dan Buruh Konsolidasi Besar-besaran
-
Update Terbaru SPMB Sulsel: Zonasi 2 Dibuka 17 Juni, Intip Syarat dan Kuota Barunya di Sini
-
100 Kader Posyandu Sulsel Dibekali 25 Keterampilan Dasar
-
Berawal dari Desa Kanreapia Gowa, Jamaluddin Menginspirasi Indonesia
-
BRI Optimistis Prospek Jangka Panjang BUMN Tetap Cerah Meski IHSG Melemah