Kuasa Hukum Minta Terdakwa Kasus Pelanggaran HAM Berat Dibebaskan

"Oleh karena itu, kita melihat sepanjang persidangan pemeriksaan perkara ini, fakta-fakta menunjukkan bahwa tuduhan pembunuhan secara sistemik dan meluas untuk dibawa sebagai peradilan HAM berat tidak terbukti secara dan menyakinkan," kata Syahrir.

Sebelumnya, Mayor Inf (purn) Isak Sattu, terdakwa kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dituntut 10 tahun penjara. Pembacaan tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Erryl Prima Putra Agoes.

Dalam tuntutan, mantan Perwira Penghubung Kodim 1705/Paniai, Papua itu disebut secara terbukti dan sah dianggap bersalah. Karena melakukan tindak pidana HAM yang berat.

"Menyatakan Mayor Inf. Isak Sattu telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat berupa kejahatan kemanusiaan," ungkap Erryl di ruang sidang Bagir Mannan, Pengadilan Negeri Makassar, Senin, 14 November 2022 lalu.

Baca Juga: Ini Pasal RKUHP Seks Diluar Nikah dan Kumpul Kebo jika Resmi Disahkan

JPU mendakwa Sattu dengan pasal berlapis. Dakwaan ke satu, terdakwa dianggap melanggar pasal 152 ayat 1 huruf a dan b jo pasal 7 b, pasal 9 a, pasal 37 UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Kemudian, dakwaan kedua pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Isak Sattu, oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp5 ribu," ujar jaksa.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

Baca Juga: Cegah Tafsir Subjektif, NasDem Usul Frasa Penghinaan Pemerintah dalam Pasal 240 RKUHP Diganti Fitnah