SuaraSulsel.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah mulai menerapkan kebijakan baru. Masa berlaku paspor perjalanan luar negeri paling lama 10 tahun. Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di bidang keimigrasian.
"Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022 dan juga petunjuk teknis Plt Direktur Jenderal Imigrasi mulai berlaku pada Rabu 12 Oktober 2022,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng Budi Argap Situngkir di Palu, Kamis 13 Oktober 2022.
Ia mengemukakan, dengan kebijakan itu maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu sebagai unit pelaksana teknis mulai menjalankan aturan-aturan turunan yang termuat dalam petunjuk teknis.
Meski petunjuk teknis sudah ada, namun menyangkut biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paspor 10 tahun masih dalam pembahasan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
"Besaran biaya permohonan pembuatan paspor 10 tahun mengacu pada biaya sebelumnya yakni Rp350 ribu untuk paspor biasa non elektronik dan Rp650 ribu untuk paspor biasa elektronik. Besaran biaya ini berlaku hingga peraturan berikutnya diterbitkan," tutur Budi.
Ia menjelaskan, Peningkatan kualitas layanan keimigrasian sejalan dengan usaha Kantor Imigrasi Palu mewujudkan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) setelah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) pada 2021.
Optimalisasi layanan permohonan paspor oleh Pemerintah Pusat sejalan dengan slogan Kantor Imigrasi Palu yaitu "Siga Merah" (siap siaga melayani dengan rama).
Ia menuturkan, paspor 10 tahun tidak berlaku terhadap paspor yang terbit sebelum tanggal diimplementasikan-nya Permenkumham nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas Permenkumham nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa surat perjalanan laksana paspor.
"Paspor terbit sebelum 12 Oktober 2022 masa berlakunya masih tetap lima tahun," ucap Budi.
Ia menambahkan, pada pasal 2A ayat (2) Permenkumham nomor 18 tahun 2022 paspor biasa (elektronik dan non elektronik) masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah.
"Selain kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu lima tahun. Khusus bagi anak berkewarganegaraan ganda, masa berlaku paspor-nya menyesuaikan dengan jangka waktu ditentukan pemerintah hingga anak diwajibkan memilih kewarganegaraannya," ujar Budi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
PSM Makassar Angkat Bicara Soal Laporan Penganiayaan Ricky Pratama
-
7 Fakta Penentuan Awal Ramadan 1447 H di Indonesia
-
Bukan Hisab atau Rukyat Saja? Inilah Penentuan Awal Ramadan yang Disepakati Pemerintah
-
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Rp15 Miliar di Peringatan 682 Tahun Sidrap
-
THM di Kota Makassar Tutup Mulai 17 Februari 2026