SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunda rencana penghapusan tenaga honorer atau pegawai non ASN. Pendataan yang belum rampung hingga kini jadi penyebabnya.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel Imran Jausi mengatakan, penghapusan honorer awalnya direncanakan dilakukan pada tahun 2023. Namun bakal ditunda karena belum ada petunjuk teknis dari Kemenpan-RB.
Imran meminta agar para honorer tidak cemas. Mereka diharapkan tetap fokus dan bekerja dengan baik.
"Belum ada. Ini banyak teman-teman (honorer) yang sudah gelisah. Saya bilang jangan takut, tidak ada itu (penghapusan). Bekerja saja dengan baik," kata Imran, Kamis, 13 Oktober 2022.
Ia mengaku para tenaga honorer juga tidak asal diberhentikan. Mereka akan diahlikan ke pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pemetaan.
BKD Sulsel mencatat jumlah tenaga honorer di Pemprov Sulsel saat ini bertambah. Data itu didapat saat proses pemetaan dilakukan.
Kata Imran, jumlah tenaga honorer naik dari 11.245 menjadi 15.249 orang. Ada kenaikan sekitar 4.000 orang.
Kenaikan terjadi karena pemerintah pusat meminta agar pemerintah daerah mendata non ASN yang selama ini dibiayai oleh APBN. Sementara jumlah tenaga non ASN yang dibiayai APBD Sulsel jumlahnya 11.245 orang.
"Ada kenaikan karena kita diminta mendata non ASN yang dibiayai APBN. Ini kan peraturannya dari pusat kan. Jadi kenaikan karena itu," jelasnya.
Baca Juga: Bapenda Sulsel Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Sebelumnya, Pemprov Sulsel berencana menghapus tenaga non ASN atau honorer mulai tahun 2023. Hal tersebut dilakukan sesuai aturan dari Kementerian PAN-RB.
"Kami masih menunggu strategi pemerintah pusat. Tidak mungkin juga dihapus semuanya. Kami berharap tes PPPK yang dibuka itu bisa diikuti oleh seluruh honorer yang memenuhi syarat," jelasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas sendiri mengaku masih mengkaji masalah tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN) di kalangan pemerintahan.
Hingga kini, pihaknya menyiapkan tiga opsi. Yaitu menghentikan semua tenaga honorer, mengangkat semua tenaga honorer, atau mengangkat secara bertahap. Sesuai skala prioritas mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
"Nanti akan kami kaji yang terbaik bersama DPR, bersama Kemenkeu, dan juga melihat potensi di lapangan," kata Abdullah Azwar Anas.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Tahta Bambang Pacul di Jateng Runtuh Usai 'Sentilan' Pedas Megawati
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
- 5 Sepatu Onitsuka Tiger Terbaik untuk Jalan Kaki Seharian: Anti Pegal dan Tetap Stylish
- Bukan Dean Zandbergen, Penyerang Keturunan Ini akan Dampingi Miliano Jonathans di Timnas Indonesia?
- Tangis Pecah di TV! Lisa Mariana Mohon Ampun ke Istri RK: Bu Cinta, Maaf, Lisa Juga Seorang Istri...
Pilihan
-
Anggaran MBG vs BPJS Kesehatan: Analisis Alokasi Jumbo Pemerintah di RAPBN 2026
-
Sri Mulyani Disebut Pihak yang Restui Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Per Bulan
-
Sri Mulyani Berencana Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 4 Bulan Lagi
-
Viral Noel Ebenezer Sebut Prabowo Ancaman Demokrasi dan Kemanusiaan
-
Naturalisasi PSSI Belum Rampung, Miliano Jonathans Dipanggil Timnas Belanda
Terkini
-
Sinyal Eksodus Menguat! Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi 'Bolos' Demi Dampingi PSI
-
Gubernur Sulsel Perintahkan Kenaikan Pajak Ditunda dan Dikaji Kembali
-
Bocah Viral Pemungut Sisa Kue di Gowa Dapat Hadiah Sepeda dari Gubernur Sulsel
-
Gubernur Sulsel Tanggung Biaya Pengobatan Semua Korban Aksi Unjuk Rasa Bone
-
Uang Palsu Kembali Gegerkan Gowa! 2 Wanita Ditangkap