SuaraSulsel.id - Pemimpin Adat (Ondoafi) Kampung Abar Sentani, Jayapura, Papua, Cornelis Doyapo berharap kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe segera diselesaikan.
Menurut Cornelis, dalam keterangan tertulis yang diterima, kasus tersebut perlu diselesaikan karena masyarakat Papua menginginkan kedamaian dan tidak terganggu dengan masalah apa pun.
"Masyarakat Papua menginginkan kedamaian dan tidak terganggu dengan masalah apa pun," ujarnya, Sabtu 8 Oktober 2022.
Kemudian, kepada masyarakat Papua, Cornelis meminta mereka agar tidak terpengaruh dan tidak terprovokasi terkait dengan perkembangan kasus Lukas Enembe.
"Lukas Enembe sebagai pemimpin seharusnya ada di depan dan berani berkorban untuk masyarakat, bukannya bersembunyi di belakang rakyatnya," harap Cornelis
Cornelis lalu menegaskan masyarakat Papua tidak menginginkan masalah hukum yang menjerat Lukas Enembe dibawa ke persoalan politik, seperti kemunculan wacana untuk menjadikan Lukas sebagai Kepala Suku Besar Papua.
"Lukas Enembe hanya dikenal sebagai Gubernur, bukan kepala suku besar Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan semua daerah di Papua mempunyai suku dan kepala suku besarnya sendiri.
Sebelumnya, Ketua Gerakan Pemuda Jayapura Jack Puraro pun telah menegaskan bahwa Lukas Enembe bukan merupakan kepala suku besar di Papua, sebagaimana diklaim oleh sekelompok orang.
Baca Juga: Viral Video Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia, CEK FAKTANYA !
Jack menyatakan Papua bukan milik satu suku, melainkan banyak suku di Papua dan setiap suku memiliki perangkat adat yang terstruktur dalam sistem kepemimpinan tradisional.
"Ada ondofi, kepala suku, kepala kerep, sampai kepada pesuruh-pesuruh," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan Dewan Adat di Tanah Tabi yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas Enembe sebagai Kepala suku di Papua ataupun mengangkat Lukas Enembe sebagai Kepala Suku.
“Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai kepala suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Tapi kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, maka orang yang telah memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi,” katanya menegaskan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
Terkini
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Cuaca Ekstrem Terjang Makassar, 19 Rumah dan Satu Mobil Rusak
-
Berapa Jumlah Pajak Warga Sulsel Sepanjang 2025? Ini Data Perpajakan
-
Kapan Malam Nisfu Syaban 2026? Malam Pintu Langit Dibuka
-
Tawuran Lagi! Satu Warga Tewas di Makassar