SuaraSulsel.id - Pemimpin Adat (Ondoafi) Kampung Abar Sentani, Jayapura, Papua, Cornelis Doyapo berharap kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe segera diselesaikan.
Menurut Cornelis, dalam keterangan tertulis yang diterima, kasus tersebut perlu diselesaikan karena masyarakat Papua menginginkan kedamaian dan tidak terganggu dengan masalah apa pun.
"Masyarakat Papua menginginkan kedamaian dan tidak terganggu dengan masalah apa pun," ujarnya, Sabtu 8 Oktober 2022.
Kemudian, kepada masyarakat Papua, Cornelis meminta mereka agar tidak terpengaruh dan tidak terprovokasi terkait dengan perkembangan kasus Lukas Enembe.
"Lukas Enembe sebagai pemimpin seharusnya ada di depan dan berani berkorban untuk masyarakat, bukannya bersembunyi di belakang rakyatnya," harap Cornelis
Cornelis lalu menegaskan masyarakat Papua tidak menginginkan masalah hukum yang menjerat Lukas Enembe dibawa ke persoalan politik, seperti kemunculan wacana untuk menjadikan Lukas sebagai Kepala Suku Besar Papua.
"Lukas Enembe hanya dikenal sebagai Gubernur, bukan kepala suku besar Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan semua daerah di Papua mempunyai suku dan kepala suku besarnya sendiri.
Sebelumnya, Ketua Gerakan Pemuda Jayapura Jack Puraro pun telah menegaskan bahwa Lukas Enembe bukan merupakan kepala suku besar di Papua, sebagaimana diklaim oleh sekelompok orang.
Baca Juga: Viral Video Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia, CEK FAKTANYA !
Jack menyatakan Papua bukan milik satu suku, melainkan banyak suku di Papua dan setiap suku memiliki perangkat adat yang terstruktur dalam sistem kepemimpinan tradisional.
"Ada ondofi, kepala suku, kepala kerep, sampai kepada pesuruh-pesuruh," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan Dewan Adat di Tanah Tabi yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas Enembe sebagai Kepala suku di Papua ataupun mengangkat Lukas Enembe sebagai Kepala Suku.
“Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai kepala suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Tapi kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, maka orang yang telah memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi,” katanya menegaskan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Appi, IAS, dan DP Salat Id di Lapangan Karebosi
-
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid Jadi Khatib Salat Id di Masjid Raya Baitul Khairaat
-
7 Napi di Sultra Langsung Bebas Setelah Dapat Remisi Khusus
-
Wacana Pemotongan Gaji Menteri: JK Ungkap Gaji Asli Menteri Ternyata 'Hanya' Segini
-
TNI AL Jadikan Kapal Perang 'Taman Bermain' Rakyat di Hari Raya Lebaran